Breaking News:

Berita Jakarta

Trubus Dukung KPK Panggil Anies dan Pras, sebagai Bentuk Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Publik

Menurut Trubus, Anies memiliki peran sebagai pengambil kebijakan terhadap program yang dikeluarkan

Tribunnews.com
Anies Baswedan tiba di Gedung KPK, Selasa (21/9/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, (21/09/21) lalu.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan pemanggilan keduanya sebagai bentuk akuntabilitas publik dan pertanggung jawaban publik sebagai kepala daerah dan sebagai Ketua DPRD DKI.

"Ya, sudah benar (terkait pemanggilan keduanya ke KPK), karena dia Pak Pras sebagai ketua DPRD, ketua Banggar. Dia mengetahui  anggaran itu pertama kali diusulkan oleh siapa dari Fraksi mana misalnya," ucapnya di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: KPK Periksa Anies Baswedan, Nasdem DKI Ingatkan KPK Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Orderan

Tambahnya, kata Trubus, Anies memiliki peran sebagai pengambil kebijakan terhadap program yang dikeluarkan, sementara Prasetyo memberikan persetujuan untuk mengalirkan penyertaan modal daerah kepada Sarana Jaya.

"Peran kepala daerah sangat tinggi dalam hal proses untuk pengambilan keputusan terkait pembelian tanah di Munjul. Kedua, bahwa kepala daerah tentu mengetahui bagaimana termasuk nilai maupun mekanisme prosedurnya dalam hal ini," jelasnya.

"Jadi soal penganggarannya dia tahu (kepala daerah). Jadi makanya dia diambil KPK untuk dibuktikan. Itukan pembuktian keterlibatannya sejauh mana sabagai kepala daerah," paparnya.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Singgung Nama Pimpinan Partai Gelora soal Kasus Munjul di KPK

Lanjutnya, mengenai kebijakan publik, kata dia, memang perlu diawasi secara ketat.

Sehingga ia memberikan apresiasi terhadap Anies dan juga Prasetyo yang telah memenuhi panggilan tim penyidik KPK.

"Nantikan KPK punya alat bukti untuk mengkroscek benar nggak ini jumlahnya dari Gubernur. Jadi Gubernur nanti bawa data juga kan, apa yang dia tanda tangani. Jadi ini memang dalam kebijakan publik, potensi-potensi yang malaadministrasi, korupsi memang sangat tinggi. Tapi sekaranf kita menyorotinya akuntabilitas dan pengawasannya," ucapnya.

Baca juga: Rela Berkorban Nyawa demi Sahabat, Remaja Ini Tewas saat Tolong Temannya yang Tenggelam di Ciliwung

Seperti diketahui, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi pada Selasa (21/9/2021).

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved