Breaking News:

Luhut Lapor Polisi

Apabila Gugatan Dikabulkan Hakim, Luhut akan Sumbangkan Ganti Rugi Rp 100 Miliar ke Masyarakat Papua

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyan ke Polda Metro Jaya, Rabu (22/9/2021).

Penulis: Desy Selviany | Editor: Sigit Nugroho
Warta Kota/ Desy Selviany
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan dua pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2021 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya, Rabu (22/9/2021).

Laporan kepolisian yang dilakukan Luhut adalah STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Dalam pelaporannya, Luhut memersangkakan keduanya dengan dugaan Pasal 45 juncto Pasal 27 undang-undang ITE.

Selain mempidanakan dua pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu, Luhut juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 100 miliar.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, usai membuat laporan kepolisian di Mapolda Metro Jaya.

Baca juga: Luhut Binsar Panjaitan Genap Berusia 73 Tahun, Bagikan Salah Satu Warisannya via Facebook, Apa Itu?

Baca juga: Said Didu vs Luhut Binsar Panjaitan,Politisi Partai Hanura Tidak Setuju dengan Pendapat Rocky Gerung

Baca juga: Diancam Akan Dituntut Luhut Binsar Panjaitan,Said Didu Kirim Surat Klarifikasi Tanpa Permintaan Maaf

Juniver menerangkan bahwa Luhut melaporkan tiga pasal sekaligus, yakni Undang-undang ITE, kemudian pidana umum, dan mengenai berita bohong.

"Ini yang sudah kami laporkan tadi. Yang sangat menarik tadi, Pak Luhut sampaikan bahwa masalah ini juga akan dilakukan gugatan perdata," terang Juniver.

Menurut Juniver, dalam gugatan perdatanya Luhut sampaikan menuntut Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan ganti rugi sebesar Rp 100 miliar.

Penggantian kerugian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380.

Juniver menuturkan bahwa apabila gugatan dikabulkan hakim, uang ganti rugi Rp 100 miliar itu akan disumbangkan kepada masyarakat Papua.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved