Breaking News:

PBHM Desak Kapolri Pindahkan Irjen Napoleon Bonaparte ke Lapas

Ralian mengatakan, Napoleon sudah divonis hukuman 4 (empat) tahun penjara atas kasus suap pelaku BLBI Djoko Tjandra

divhubinter.polri.go.id
Irjen Napoleon Bonaparte (kiri). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) meminta agar Irjen Pol Napoleon Bonaparte, pelaku penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece, untuk secepatnya dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan atau lapas.

"Selayaknya setelah divonis hukuman penjara oleh majeis hakim, maka yang bersangkutan yakni Napoleon, dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (Lapas). Apalagi Indonesia adalah negara hukum maka sepatutnya Napoleon dipindahkan dari sel rumah tahanan Bareskrim Polri ke Lapas," tegas Ketua PBHM Ralian Jawalsen kepada Wartakotalive.com, Selasa (21/9/2021).

Ralian mengatakan, Napoleon sudah divonis hukuman 4 (empat) tahun penjara atas kasus suap pelaku BLBI Djoko Tjandra.

Jadi seharusnya keberadaannya sudah dilimpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Lebih lanjut, Ralian mengatakan, penganiayaan yang dilakukan Napoleon terhadap Muhammad Kece, sangat tidak manusiawi.

"Apalagi sampai melumuri wajah korban dengan kotoran manusia," terang Ralian.

Dia mengemukakan, Indonesia sebagai Negara Hukum menganut equality before the law yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Namun, kata dia, dalam implementasi di lapangan masih terjadi keistimewaan hukum terhadap para pejabat bila terjadi pelanggaran hukum.

"Bukan isapan jempol bila di dalam Lapas atau penjara terjadi jual beli kamar. Sehingga berbagai fasilitas bisa dinikmati tahanan yang berduit atau memiliki pengaruh. Kita bisa lihat contohnya dari Napoleon. Ia bisa menonton Yutube di dalam sel tahanan Mabes Polri. Artinya Napoleon memperoleh keistimewaan dalam mengakses telepon seluler (ponsel) atau HP," kata Ralian.

Hal itu katanya berdasar pengakuan Napoleon sendiri dalam suratnya di poin 4, yang mengatakan sangat menyayangkan sampai saat ini PEMERINTAH belum juga menghapus SEMUA konten di media yang telah dibuat dan dipublikasi oleh manusia-manusia tak beradab itu.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved