Breaking News:

Fraksi PDI Perjuangan Puji Anies yang Hadir Memenuhi Panggilan KPK

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memuji sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memuji sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anies mendatangi KPK pada Selasa (21/9/2021) pukul 10.05, untuk memberikan klarifikasi seputar dugaan kasus korupsi pembelian lahan di wilayah Munjul, Cipayung, Jakarta Pusat oleh Perumda Sarana Jaya pada 2019 lalu.

“Kami apresiasi ketaatan dipanggil KPK. Beliau menghadiri itukan suatu bentuk ketaatan agar bisa diklarifikasi terhadap persoalan yang beliau hadapi kan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pada Selasa (21/9/2021).

Tidak hanya Anies, Gembong juga mengapresiasi koleganya Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi yang juga datang memenuhi panggilan KPK.

Baca juga: Anies Baswedan Hari Ini Siap Berikan Keterangan pada KPK terkait Kasus Munjul

Baca juga: DPW PSI Jakarta Desak KPK Kejar Dalang Mafia Tanah di Munjul, Harus Dibongkar ke Akar-akarnya

Keduanya diperiksa terkait dugaan korupsi pembelian lahan Munjul.

Menurut Gembong, kedua sosok itu cukup penting dalam proses pembelian lahan di Munjul.

Sebagai Gubernur, Anies di Pemprov DKI sebagai pengambil kebijakan terhadap program yang dikeluarkan, sedangkan Prasetio sebagai Ketua Dewan memberikan persetujuan untuk mengalirkan penyertaan modal daerah (PMD) kepada Sarana Jaya.

“Saya kira mungkin seperti itu, tapi ini kan sekali lagi yang mengetahui persis persoalannya adalah KPK. Tetapi bahwa beliau berdua itu diminta keterangan ya pasti ada keterkaitan,” ujar Gembong.

“Pertama soal alokasi anggaran, tentunya ketua dewan kan tahu karena menyetujui terhadap alokasi anggaran yang diberikan kepada Sarana Jaya sebagai PMD. Kalau Pak Gubernur terkait dengan kebijakan terhadap pemberian PMD kepada Sarana Jaya,” tambah Gembong.

Baca juga: BESOK Anies dan Prasetyo Bakal Dipanggil KPK Kasus Munjul, Wagub DKI: Mereka Pimpinan yang Patuh

Berdasarkan informasi yang dia dapat, rencananya lahan di Munjul akan dijadikan hunian DP 0 Rupiah, sebagaimana kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jakarta 2017 lalu.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved