Breaking News:

Bangunan Bermasalah di Muara Angke, Disidak Komisi A DPRD DKI

"Saya datang ke sini untuk melihat langsung aset milik Pemprov DKI yang berdasarkan dari laporan warga, mau dijadikan tempat komersial," ujarnya,

Warta Kota/ Junianto Hamonangan
Bangunan bermasalah di Muara Angke yang disidak Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait adanya bangunan bermasalah di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (21/9/2021).

Menurut Inggard berdasarkan laporan masyarakat disinyalir ada bangunan yang tidak berizin dan berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta, serta akan dijadikan tempat bisnis atau komersil.

"Saya datang ke sini untuk melihat langsung aset milik Pemprov DKI yang berdasarkan dari laporan warga, mau dijadikan tempat komersial," ujarnya, di lokasi, Selasa (20/9/2021).

Politisi Partai Gerinda itu menambahkan pihaknya juga mendapati keluhan dari nelayan yang merasa akses jalannya tertutup bangunan, yang akan digunakan sebagi tempat komersil tersebut. 

"Pas dilokasi saya langsung kontak Kadis KPKP (Suharini Eliawati), dia membenarkan kalau tempat tersebut mau disewakan ke pihak swasta dengan nilai kontrak Rp 1,2 Miliar selama lima tahun,” ujar Inggard.

Informasi serupa juga didapat Inggard pada saat mendatangi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UP3) Muara Angke dan langsung diterima oleh Kasubag Tata Usaha UP3, Ridho.

Ridho pun membenarkan kalau lahan yang jadi aset Pemprov DKI tersebut sedang dalam proses kontrak selama lima tahun untuk dijadikan tempat komersil.

"Kalau memang benar ada nilai kontraknya dan sesuai aturan, saya kira tidak jadi masalah. Tapi saya tekankan jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” katanya. 

Menurut Inggard, kepentingan umum harus di atas segala-galanya.

Sehingga warga maupun nelayan yang melewati lokasi itu tidak sampai terganggu akses jalannya.

"Itu tidak boleh terjadi. Akses jalan warga harus dibuka kembali kalau memang ditutup," ujarnya. 

Seperti diketahui, bangunan yang akan dijadikan gudang peralatan kapal dan berdiri di atas lahan 3.000 meter itu membuat akses nelayan dan juga pekerja di pelabuhan menjadi terhambat. (jhs)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved