Breaking News:

Formula E

Wagub DKI Ahamd Riza Patria Sebut PT Jakpro Sebagai Pihak yang Mengetahui Komitmen Biaya Formula E

Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih disoroti oleh banyak pihak, karena mengeluarkan banyak dana.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
Warta Kota/ Yolanda Putri Dewanti
Wagub DKI Jakarta, Ahamd Riza Patria. 

Sementara, khalayak diminta melupakan duit komitmen yang sudah disetor lebih dulu pada 2019 dan 2020.

"Masyarakat DKI Jakarta tidak bodoh, kan ada jejak cerita pembayaran pada tahun 2019 dan 2020 yang menggunakan APBD. Kalau ceritanya menggunakan APBD yah sama saja dengan menggunakan uang rakyat. Jadi silahkan kembalikan dahulu uang yang sudah disetor kepada FEO, karena masyarakat DKI Jakarta sangat membutuhkan uang tersebut,”" tutur Kent.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memastikan ajang balap Formula E tetap digelar pada Juni 2022, meski dalam kesepakatannya pemerintah daerah harus menyetor biaya komitmen selama lima musim (2020-2024).

Sumber pendanaannya tidak hanya dibebankan melalui anggaran daerah, tapi sponsor dari pihak swasta.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Selasa (14/9/2021).

Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu menyebut, rencana turnamen Formula E telah disiapkan dengan matang sesuai aturan yang berlaku.

"Nanti tidak hanya dibebankan dari APBD, bahkan nanti dibebankan ke swasta,” ujar Ariza.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwajibkan membayar duit komitmen atau commitment fee Formula E selama lima tahun.

Jika duit komitmen itu tidak disetor kepada pemegang lisensi turnamen Formula E Limited, Pemprov DKI Jakarta dapat digugat ke pengadilan internasional, yaitu Arbitrase Internasional di Singapura.

Hal itu terungkap berdasarkan surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus bernomor 3486/-1.857 dan bersifat penting.

Surat tentang laporan atas rencana kegiatan Formula E itu disampaikan Dispora DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 Agustus 2019 .

"Dengan ditandatanganinya perikatan MoU, maka Pemprov DKI harus bisa mengalokasikan anggaran dengan besaran sesuai yang diperjanjikan,” demikian isi surat tersebut yang dikutip pada Selasa (14/9/2021).

"Apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura,” kata Firdaus melalui surat itu.

Berdasarkan MoU antara Pemprov DKI dengan Formula E Limited, pemerintah daerah wajib menyetor duit selama lima sesi hingga 122,102 poundsterling atau setara Rp 2,4 triliun.

Rinciannya, sesi 2019/2020 sebesar 20.000.000 pound terling, sesi 2020/2021 sebesar 22.000.000 poundsterling, sesi 2021/2022 sebesar 24.200.000 pondsterling, sesi 2022/2023 sebesar 26.620.000 poundsterling dan sesi 2023/2024 sebesar 29.282.0000 poundsterling.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved