Breaking News:

Pemilu 2024

Sekjen PKP: Jadwal Pemilu 2024 Ditetapkan UUD 1945, Minta DPR, KPU, Bawaslu dan Pemerintah Hati-hati

Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Said Salahudin mengatakan, DPR, Pemerintah, KPU, dan Bawaslu diminta berhati-hati dalam menentukan jadwal Pemilu.

Kompas.com
Said Salahudin mengatakan, jadwal Pemilu ditetapkan oleh UUD 1945 sehingga mengubah waktunya menyebabkan pelaksanaan Pemilu berpotensi inkonstitusional. Foto ilustrasi: Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- DPR, Pemerintah, KPU, dan Bawaslu diminta berhati-hati dalam menentukan jadwal Pemilu 2024.

Permintaan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin di Jakarta, Senin (20/9/2021).

Pasalnya, menurut Said Salahudin, jadwal Pemilu ditetapkan oleh UUD 1945 sehingga mengubah waktunya menyebabkan pelaksanaan Pemilu berpotensi inkonstitusional.

"Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas menyatakan 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'," kata Said di Jakarta, Senin (20/9/2021).

Said Salahudin menjelaskan, frasa "lima tahun" itu mudah sekali menghitungnya, yaitu 12 bulan dikali 5, sehingga kalau pada tahun 2019 Pemilu dilaksanakan di bulan April, maka 60 bulan berikutnya jatuh di bulan April 2024.

Menurut Said Salahudin, semestinya semua pihak patuh dan konsisten pada perintah konstitusi, karena negara harus dibangun dengan sistem yang "ajeg" agar agenda kenegaraan lima tahunan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Baca juga: Daftarkan Partai Emas ke Kemenkumham, Hasnaeni Berharap Partainya Bisa Ikut Pemilu 2024

Baca juga: Pimpinan DPD: Alasan Pandemi Tak Terlalu Siginifikan Tunda Pemilu Hingga 2027

"Kalau ada alasan yang bersifat ‘force majeure’, seperti bencana alam atau bencana non-alam yang terjadi di seluruh Indonesia atau ada unsur kedaruratan serta alasan khusus lainnya, itu bisa saja dijadikan sebagai pertimbangan untuk memajukan atau memundurkan jadwal Pemilu sehingga tidak harus dilaksanakan di bulan April," ujarnya.

Namun menurut Said Salahudin, kalau alasannya hanya karena ada Pilkada Serentak 2024, itu tidak masuk akal karena jadwal Pilkada Serentak Nasional di bulan November 2024 hanya diatur di level undang-undang.

Said Salahudin menjelaskan, berbeda halnya dengan Pemilu yang jadwalnya ditetapkan langsung oleh UUD 1945 dan sudah menjadi konvensi, yaitu selalu dilaksanakan di bulan April sejak empat kali Pemilu terakhir.

"Jika Pemilu dilaksanakan di bulan Februari atau Mei 2024 seperti wacana yang muncul selama ini, itu artinya Pemilu tidak genap dilaksanakan setiap lima tahun sekali," katanya.

Baca juga: KPU Kabupaten Bekasi Mulai Audiensi ke Partai Politik sebagai Persiapan Pemilu

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved