Breaking News:

Berita Daerah

Konsep 7s McKinsey Diterapkan di Kota Tidore Kepulauan, Ini Penjelasan Wali Kota Captain Ali Ibrahim

Kota Tidore Kepulauan, menerapkan praktik terbaik tata Kelola pemerintahan dengan pendekatan konsep 7s McKinsey.

Editor: Panji Baskhara
Istimewa
Foto: Wali Kota Tidore Kepulauan Captain Ali Ibrahim mengatakan wilayahnya Kota Tidore Kepulauan, menerapkan praktik terbaik tata Kelola pemerintahan dengan pendekatan konsep 7s McKinsey. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Minggu (19/9/2021), digelar webinar yang bertemakan 'Menyingkap Angan Good Governance, Praktik Pembelajaran dari Korporasi dan Pemerintah dengan Pendekatan 7s McKinsey'.

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara dan tiga Politeknik STIA LAN Bandung, Jakarta dan Makassar, yang menggelar webinar itu.

Dalam webinar tersebut, hadir Wali Kota Tidore Kepulauan, Captain Ali Ibrahim, satu-satunya kepala daerah yang jadi pembicara.

Webinar yang berkolaborasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), Ali Ibrahim pun membahas tema itu untuk di Kota Tidore Kepulauan.

Baca juga: Ini Momen Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan Dukung Captain Ali Ibrahim Jadi Gubernur Maluku Utara

Ternyata, Kota Tidore Kepulauan tengah menerapkan praktik terbaik tata Kelola pemerintahan dengan pendekatan konsep 7s McKinsey.

Mahasiswa S3 FIA UI ini mengatakan, berbagai pendekatan dan kebijakan pemerintah kini sudah terlihat mengarah pada konsep korporasi dengan pendekatan 7s McKinsey.

Lanjutnya, good governance yang diarahkan pada praktik pemerintahan menuju konsep korporasi bukan mustahil.

Ia meyakini, konsep tersebut akan terwujud sejalan dengan makin baiknya reformasi birokrasi.

Ketua Apeksi Komwil VI itu juga memaparkan, dalam memimpin daerah selama 2 periode ini, tak mudah terapkan prinsip good governance.

Akan tetapi, tambah Ali Ibrahim, beberapa konsep 7s McKinsey telah dilaksanakan di daerah, seperti bagaimana membangun sistem, staf dan style.

“Soal sistem misalnya, pemda mendorong SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam pengelolaan admnistrasi pemerintah daerah,” kata Ali Ibrahim dalam siaran persnya, Senin (20/9/2021).

Katanya, sebelum diluncurkan SIPD dari Kemendagri, pihaknya telah mengintegrasikan sistem perencanaan dan keuangan dalam aplikasi keuangan daerah.

Di sistem itu, lanjutnya, dibuat konsep lock system dengan pola pengendalian anggaran yang sangat ketat.

Sistem pencairan keuangan secara otomatis terkunci bila anggaran sudah dicairkan belum tertanggung jawab.

“Selain itu pada pengelolaan barang jasa, kami juga sudah menerapkan e-procurement secara transparan guna menghindari intervensi dan kebocoran anggaran,” jelasnya.

Selain sistem, ada konsep style yang menurutnya adalah pemerintahan yang melayani dan itu menjadi brand di pemerintahannya.

“Meski tanpa uang, tanpa honor, PNS kami terbiasa dengan budaya melayani dan budaya menciptakan prestasi, tidak heran kalau kami sudah 7 kali WTP berturut-turut,” jelasnya.

Ali Ibrahim juga soroti unsur staf dalam konsep 7s McKinsey, dimana pengembangan kompetensi aparatur terus didorong melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, ia dan wakil wali kota terus meningkatkan kinerja dan motivasi aparatur dengan pemberian tambahan penghasilan PNS pada 2021, yang dialokasikan sebesar Rp 60 miliar.

Kemudian, dalam pengambilan keputusan, pemerintah daerah juga wajib meminta masukan dan pendapat dari sejumlah staf aparatur, yang menjadi garda depan dalam birokrasi yang melayani.

Ali Ibrahim mengingatkan, birokrasi tidak semestinya hanya bersifat komando dan asal perintah.

Akan tetapi pikiran dan gagasan cemerlang dari bawah itulah yang menjadi kontribusi paling besar dan berharga dalam pengambilan kebijakan daerah.

“Ini dilakukan harus melalui proses bottom up keterlibatan dari seluruh komponen masyarakat dalam membangun Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.

Luhut Binsar Pandjaitan Dukung Captain Ali Ibrahim Jadi Gubernur Maluku Utara

Captain Ali Ibrahim yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Tidore Kepulauan digadang-gadang jadi calon kuat Gubernur Maluku Utara, di Pilkada Serentak 2024.

Sebab Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan nampaknya mendukung penuh Captain Ali Ibrahim, jadi Gubernur Maluku Utara.

Hal tersebut diungkap Luhut saat hadir Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Infrastruktur Provinsi Maluku Utara bersama Kemenkomarves dan Kemendagri.

Rapat tersebut digelar langsung di Aula Nuku Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, pada Selasa (22/6/2021).

Luhut sebut Wali Kota Tidore Kepulauan Captain Ali Ibrahim berpotensi untuk jadi Gubernur Maluku Utara.

Sebab Luhur yakini Captain Ali Ibrahim bisa dipercaya untuk mengatur Maluku Utara menjadi yang lebih baik.

Hal tersebut terucap saat menangapi penyampaian Captain Ali Ibrahim soal penanganan sampah di Sofifi, Tidore Kepulauan.

"Soal pembangunan kawasan khusus Ibu Kota Sofifi bisa diselesaikan kalau Pak Wali (Captain Ali Ibrahim) jadi Gubernur."

"Kan ustaz sudah dua periode, nanti Pak Wali jadi Gubernur," kata Luhut.

Sontak ucapan Luhut tersebut mendapat respons positif dari peserta rapat dan Wali Kota itu sendiri.

"Amin, semoga Insya Allah," singkat Ali Ibrahim.

Dalam rapat koordinasi tersebut Luhut sampaikan bahwa untuk pembangunan Sofifi sebagai kawasan khusus ibu kota tetap dilaksanakan.

Sebab, pembangunan Ibu Kota Sofifi merupakan perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), serta anggarannya telah disiapkan.

"Yang terpenting kita bangun dulu, Kepresnya sudah ada, kawasan khusus ibu kota atau apa nanti namanya baru ditentukan dikemudian hari," kata Luhut

Dikatakan Luhut, untuk mendukung terwujudnya kawasan khusus, maka Gubernur, Kapolda, Kapolres, Dandim diwajibkan harus berkantor di Sofifi.

Janji Kemendagri

Kemendagri berjanji segera memberikan kabar gembira terkait status Ibu Kota Maluku Utara yang sudah lebih dari 22 tahun ini menjadi permasalahan.

Hal itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menyelesaikan permasalahan Sofifi sebagai Ibukota Maluku Utara yang tertunda selama 22 Tahun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menuturkan, persoalan bertahun-tahun ini akan diselesaikan.

“Alhamdulillah berkat dukungan Bapak Gubernur, Ketua DPRD, Forkopimda, bupati/walikota dan juga tokoh-tokoh adat yang ada di Maluku Utara, semua norma-norma yang terkait dengan penetapan ibu kota, insyaallah kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Akmal di acara Launching e-Perda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara di Ternate, Kamis (10/6/2021).

Akmal mengatakan draft Pembentukan Kawasan Khusus tersebut juga telah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk selanjutnya diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah yang dapat menjadi dasar dan payung hukum tentang kesepakatan Pembentukan Kawasan Khusus Ibu kota Sofifi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat celah hukum untuk membentuk kawasan khusus.

Sebab, menurut Akmal, persoalan Ibu Kota Maluku Utara, tak dapat diselesaikan dengan membentuk daerah otonomi baru (DOB).

Selain memancing daerah lain untuk mengajukan hal yang sama, persoalan dinamika internal Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku Utara juga menjadi pertimbangan.

“Solusi terbaik adalah kita membentuk kawasan khusus, ini dimungkinkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, nah ini kita komunikasikan dengan baik,” ujarnya.

Kemendagri juga mengucapkan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua pihak di Maluku Utara yang berbesar hati, duduk bersama menyelesaikan persoalan yang bertahun-tahun tak terselesaikan itu.

Akmal mengatakan setelah PP keluar, Mendagri akan segera melapor kepada Presiden.

Diketahui, Maluku Utara telah dibentuk menjadi provinsi tersendiri, setelah terpisah dari Provinsi Maluku tahun 1999,  melalui UU Nomor 46 Tahun 1999 yang ditetapkan pada  5 Oktober 1999.

Sudah lebih 22 tahun ini, permasalahan Ibu Kota Maluku Utara yang ditetapkan di Sofifi tidak selesai.

Padahal, Sofifi dinilai sebagai jalan tengah ditetapkan sebagai ibu kota, di antara Ternate dan Tidore, yang terletak di Pulau besar, Halmahera.

Namun setelah bertahun-tahun, ibu kota tak pernah pindah ke Sofifi.

Pembangunan sejumlah infrastruktur pun pernah dilakukan, seperti pembangunan kantor, kantor gubernur, pengadilan, korem, hingga perumahan, namun akhirnya terbengkalai.

Tak hanya, itu, para ASN pun kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya karena masih menetap di Ternate dan Tidore akibat ketidaksiapan sarana dan prasarana.

Hadirnya PP tentang pembentukan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, diharapkan menjadi kado indah dan kabar gembira dari Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Maluku Utara.

(Wartakotalive.com/CC/Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Kemendagri Janji Segera Selesaikan Masalah Ibu Kota Maluku Utara"

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved