Breaking News:

Berita Daerah

Konsep 7s McKinsey Diterapkan di Kota Tidore Kepulauan, Ini Penjelasan Wali Kota Captain Ali Ibrahim

Kota Tidore Kepulauan, menerapkan praktik terbaik tata Kelola pemerintahan dengan pendekatan konsep 7s McKinsey.

Editor: Panji Baskhara
Istimewa
Foto: Wali Kota Tidore Kepulauan Captain Ali Ibrahim mengatakan wilayahnya Kota Tidore Kepulauan, menerapkan praktik terbaik tata Kelola pemerintahan dengan pendekatan konsep 7s McKinsey. 

Sebab Luhur yakini Captain Ali Ibrahim bisa dipercaya untuk mengatur Maluku Utara menjadi yang lebih baik.

Hal tersebut terucap saat menangapi penyampaian Captain Ali Ibrahim soal penanganan sampah di Sofifi, Tidore Kepulauan.

"Soal pembangunan kawasan khusus Ibu Kota Sofifi bisa diselesaikan kalau Pak Wali (Captain Ali Ibrahim) jadi Gubernur."

"Kan ustaz sudah dua periode, nanti Pak Wali jadi Gubernur," kata Luhut.

Sontak ucapan Luhut tersebut mendapat respons positif dari peserta rapat dan Wali Kota itu sendiri.

"Amin, semoga Insya Allah," singkat Ali Ibrahim.

Dalam rapat koordinasi tersebut Luhut sampaikan bahwa untuk pembangunan Sofifi sebagai kawasan khusus ibu kota tetap dilaksanakan.

Sebab, pembangunan Ibu Kota Sofifi merupakan perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), serta anggarannya telah disiapkan.

"Yang terpenting kita bangun dulu, Kepresnya sudah ada, kawasan khusus ibu kota atau apa nanti namanya baru ditentukan dikemudian hari," kata Luhut

Dikatakan Luhut, untuk mendukung terwujudnya kawasan khusus, maka Gubernur, Kapolda, Kapolres, Dandim diwajibkan harus berkantor di Sofifi.

Janji Kemendagri

Kemendagri berjanji segera memberikan kabar gembira terkait status Ibu Kota Maluku Utara yang sudah lebih dari 22 tahun ini menjadi permasalahan.

Hal itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menyelesaikan permasalahan Sofifi sebagai Ibukota Maluku Utara yang tertunda selama 22 Tahun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menuturkan, persoalan bertahun-tahun ini akan diselesaikan.

“Alhamdulillah berkat dukungan Bapak Gubernur, Ketua DPRD, Forkopimda, bupati/walikota dan juga tokoh-tokoh adat yang ada di Maluku Utara, semua norma-norma yang terkait dengan penetapan ibu kota, insyaallah kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Akmal di acara Launching e-Perda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara di Ternate, Kamis (10/6/2021).

Akmal mengatakan draft Pembentukan Kawasan Khusus tersebut juga telah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk selanjutnya diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah yang dapat menjadi dasar dan payung hukum tentang kesepakatan Pembentukan Kawasan Khusus Ibu kota Sofifi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat celah hukum untuk membentuk kawasan khusus.

Sebab, menurut Akmal, persoalan Ibu Kota Maluku Utara, tak dapat diselesaikan dengan membentuk daerah otonomi baru (DOB).

Selain memancing daerah lain untuk mengajukan hal yang sama, persoalan dinamika internal Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku Utara juga menjadi pertimbangan.

“Solusi terbaik adalah kita membentuk kawasan khusus, ini dimungkinkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, nah ini kita komunikasikan dengan baik,” ujarnya.

Kemendagri juga mengucapkan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua pihak di Maluku Utara yang berbesar hati, duduk bersama menyelesaikan persoalan yang bertahun-tahun tak terselesaikan itu.

Akmal mengatakan setelah PP keluar, Mendagri akan segera melapor kepada Presiden.

Diketahui, Maluku Utara telah dibentuk menjadi provinsi tersendiri, setelah terpisah dari Provinsi Maluku tahun 1999,  melalui UU Nomor 46 Tahun 1999 yang ditetapkan pada  5 Oktober 1999.

Sudah lebih 22 tahun ini, permasalahan Ibu Kota Maluku Utara yang ditetapkan di Sofifi tidak selesai.

Padahal, Sofifi dinilai sebagai jalan tengah ditetapkan sebagai ibu kota, di antara Ternate dan Tidore, yang terletak di Pulau besar, Halmahera.

Namun setelah bertahun-tahun, ibu kota tak pernah pindah ke Sofifi.

Pembangunan sejumlah infrastruktur pun pernah dilakukan, seperti pembangunan kantor, kantor gubernur, pengadilan, korem, hingga perumahan, namun akhirnya terbengkalai.

Tak hanya, itu, para ASN pun kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya karena masih menetap di Ternate dan Tidore akibat ketidaksiapan sarana dan prasarana.

Hadirnya PP tentang pembentukan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, diharapkan menjadi kado indah dan kabar gembira dari Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Maluku Utara.

(Wartakotalive.com/CC/Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Kemendagri Janji Segera Selesaikan Masalah Ibu Kota Maluku Utara"

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved