Breaking News:

Berita Nasional

PENGAMAT Universitas Al Azhar: Kepala Daerah Jangan Manfaatkan Bansos Demi Politik Pencitraan

Kepala daerah jangan memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik dengan memoles citra kepemimpinan sendiri.

warta kota/gilbert sem sandro
Ujang Komaruddin, di Jakarta, Minggu (19/9/2021), mengatakan, distribusi bansos harus berlandaskan pemikiran untuk mengurangi beban masyarakat miskin karena terdampak Covid-19. Foto ilustrasi: Seorang warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, membawa beras bansos, Sabtu (31/7/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Sejak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air mulai awal Maret 2020, dampaknya tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga ekonomi hingga sosial.

Perlahan tapi pasti, banyak karyawan yang dirumahkan atau bahkan di-PHK karena tempat kerja mereka terdampak pandemi Covid-19.

Menyikapi hal itu, pemerintah kemudian memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat, yang kemudian diganti dengan bantuan langsung tunai.

Namun belakangan, banyak juga pihak swasta, komunitas maupun perorangan yang juga tergerak memberikan bantuan, bentuknya macam-macam.

Sementara itu pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengingatkan, kepala daerah jangan memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik dengan memoles citra kepemimpinan sendiri.

Ujang Komaruddin, di Jakarta, Minggu (19/9/2021), mengatakan, distribusi bansos harus berlandaskan pemikiran untuk mengurangi beban masyarakat miskin karena terdampak Covid-19.

“Data bansos jangan dipolitisir, tapi mesti diperbaiki. Tugas kepala daerah bukan untuk memutarbalikkan data, tapi untuk memperbaikinya, agar data kemiskinan dan masyarakat miskin bisa diperbaiki,” kata dia.

Ujang mengatakan, bansos itu harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan politik, bukan berdasarkan pada kepentingan politik kepala daerah.

Baca juga: Mensos Risma Apresiasi Pemda dan Dinsos Aceh karena Berani Coret Penerima Bansos Tak Layak

Baca juga: Mensos Tandaskan Kewenangan Menambah dan Menghapus Penerima Bansos Ada pada Pemerintah Daerah

“Oleh karena itu, para politisi yang menjadi kepala daerah mestinya sadar diri agar jangan berpikir untuk kepentingan politik semata,” kata Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).

Menurut dia, kepala daerah harus berjuang dan memperjuangkan hak rakyat miskin penerima bansos, yakni dengan tidak mengotak-atik atau memanipulasi data bansos.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved