Breaking News:

Berita Nasional

Beri Dukungan, Gerak Indonesia Minta KPK Jalankan Amanat Undang-undang Soal Peralihan Status Pegawai

Beri Dukungan, Gerak Indonesia Minta KPK Jalankan Amanat Undang-undang Soal Peralihan Status Pegawai. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan kepada KPK di depan Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (17/9/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Polemik pemberhentian 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) disoroti banyak pihak.

Satu di antaranya Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia).

Koordinator Gerak Indonesia, Teddy menyampaikan penolakan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait pasal peralihan status pegawai oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pegawai yang tidak lolos TWK tidak dapat diangkat menjadi ASN.

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung RI (MA) menolak permohonan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang diajukan oleh pegawai KPK.

dengan begitu, lanjutnya, MA menegaskan bahwa TWK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Bantu Tingkatkan Kualitas SDM di Indonesia, Kompas Gramedia Dirikan Multimedia Nusantara Polytechnic

Baca juga: Jadi Tuan Rumah World Cleanup Day, Pemkot Jakarta Selatan Optimis Target Pengurangan Sampah Tercapai

"Perkom ini menjadi dasar pelaksanaan TWK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN)," jelas Teddy dalam siaran tertulis pada Sabtu (18/9/2021).

"Jadi apa selama ini opini yang dibentuk Novel Baswedan cs, Ombudsman RI dan Komnasham RI gugur dengan sendiri berdasarkan putusan pengadilan," tegasnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya menegaskan dukungan kepada KPK untuk melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos per tanggal 30 September 2021.

Baca juga: Penghasilan Fantastis Anggota DPR Dibongkar Krisdayanti, Said Didu: Masih Ada Penghasilan Lain

Baca juga: Beredar Video Gisel, Kali Ini Berdurasi 15 Detik, Ada Adegan Goyang Maju-mundur

Gerakan Indonesia pun menyampaikan lima tuntutan, antara lain :

1. Mendukung KPK dalam menjalankan amanat Undang-undang dalam peralihan status pegawai KPK

2. Mendukung penegak hukum KPK untuk melakukan Pemberantasan Korupsi

3. Ombudsman RI dan Komnasham RI jangan membuat kegaduhan karena putusan tertinggi masalah TWK sudah diputuskan MK dan MA

4. Ombudsman RI dan Komnasham RI tidak perlu membebani dan menarik-narik Presiden Jokowi karena Putusan MK dan MA menyatakan dengan tegas tidak ada yang salah dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN

5. Menghimbau segenap masyarakat dan anak bangsa untuk saling bahu membahu dalam upaya pemberantasan korupsi agar negara Indonesia bebas dari korupsi

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved