Breaking News:

Berita Jakarta

Gaprindo: Seruan Larangan Merokok Gubernur Anies Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Ketua Gaprindo Benny Wachyudi mengatakan, seruan Gubernur DKI bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012.

Warta Kota/ Ikhwana Mutuah Nico
Gaprindo mengatakan, Seruan Gubernur DKI Jakarta No 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok memberi dampak negatif terhadap industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir. Foto dok: Sidak larangan merokok oleh Satpol PP Jakarta Barat. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Selain terdampak akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020, industri rokok semakin terpukul dengan adanya Seruan Gubernur DKI Jakarta No 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok.

Menurut Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau Gaprindo, Seruan Gubernur DKI Jakarta No 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok itu memberi dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dari hulu hingga hilir.

Bahkan Ketua Gaprindo Benny Wachyudi mengatakan, seruan Gubernur Anies tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur tentang rokok, termasuk tata cara pemasangan iklan di tempat penjualan.

"IHT bisa makin terpuruk dari hulu ke hilir. Semua terdampak pandemi dari mulai kenaikan cukai hingga sekarang diperparah dengan seruan gubernur ini,” ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk "Seruan Gubernur DKI Jakarta, IHT dan Sektor Ritel Makin Sekarat" di Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Terkait hal itu, Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menyatakan, langkah yang diambil Pemprov DKI tersebut dilakukan pada saat yang kurang tepat.

Baca juga: Satpol PP Jakbar Sidak Kawasan Larangan Merokok

Baca juga: Merokok di Pusat Perbelanjaan Kota Bogor, 15 Warga Didenda Tipiring Rp 50.000, Ulangi Bisa Dipenjara

"Ketika kondisi ekonomi masih dalam tahapan recovery, seruan gubernur ini justru mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya keberatan karena penjualan rokok adalah aktivitas legal, yang sah, dan diatur dalam undang-undang.

"Nah, mengapa seruan gubernur ini justru seolah-olah bahwa pemajangan tersebut adalah sesuatu yang salah," katanya.

Sementara, Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Departemen Minimarket Gunawan Indro Baskoro menilai Seruan Gubernur DKI Jakarta tidak menolong pelaku usaha ritel untuk bangkit dari keterpurukan akibat tekanan pandemi.

Baca juga: Puskesmas Kedaung Anugrah Kota Depok Berikan Tips Berhenti Merokok, Ingin Coba Simak Penjelasannya

Para pelaku industri ritel modern termasuk minimarket, lanjut Gunawan, saat ini telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam PP No 109 Tahun 2012.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved