Sekda DKI: Formula E Adalah Program Prioritas Gubernur Anies
Salah satu isu strategisnya adalah rencana balap Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Budi Sam Law Malau
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengaku optimistis terhadap 28 isu strategis yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Salah satu isu strategisnya adalah rencana balap Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang, meski dinilai banyak pihak terlalu menghamburkan banyak uang.
“Saya lihat Ingub (Instruksi Gubernur-Red) yang diberikan kepada saya yah seperti itu (Formula E tetap jalan). Bagi kami tidak ada yang pesimis,” ujar Marullah Matali di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Marullah mengatakan, ajang balap Formula E merupakan salah satu program prioritas Gubernur untuk ditindaklanjuti.
Karenanya hingga kini, rencana turnamen Formula E masih dibahas secara komprehensif oleh stakeholder terkait.
Dalam hal ini yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro), serta Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
“Mudah-mudahan bisa dijalankan, sekarang sedang dilakukan pembicaran-pembicaraan untuk Formula E, karena salah satu program prioritas Gubernur," kata mantan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan itu.
Sementara itu anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, PT Jakpro masih menjajaki kerjasama dengan pihak lain sebagai upaya kemandirian pembiayaan.
Hal ini sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan daerah tahun 2019 lalu.
Auditor negara itu merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan kemandirian pembiayaan, sehingga Formula E tidak terlalu mengandalkan APBD.
“Waktu awal sebelum pandemi, itu kan kajiannya nggak menggandeng swasta. Nah sekarang karena lagi ada pandemi, maka cari swasta (untuk pembiayaan),” ujar Syarif.
Namun Syarif meningatkan, pihak swasta yang dimaksud tidak melulu perusahaan milik per orangan atau masyarakat.
Kata dia, kemandirian pembiayaan dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaan BUMN.
“Menurut saya bunyi dari kata kemandirian swasta jangan direduksi harus swasta murni. Di situ bisa swasta yang tidak membebani APBD maupun APBN, misal bisa dari BUMN atau anak perusahaannya,” kata Syarif.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, tidak ada potensi maupun temuan kerugian terhadap ajang balap Formula E dari LHP BPK.
