Breaking News:

Virus Corona Jakarta

PENOLAK Vaksinasi Didenda Rp 5 Juta Diatur Perda, Mengapa Pemprov DKI Pilih Cara Ini?

Sanksi beripa denda Rp 5 juta dapat diberikan kepada warga yang menolak divaksin, tanpa adanya pertimbangan medis.

Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI ebih memilih memakai pendekatan persuasif kepada warga yang menolak divaksin. Foto dok: Ahmad Riza Patria (tengah) saat ditemui di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (9/9/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 menyebutkan, sanksi dapat diberikan kepada warga yang menolak divaksin, tanpa adanya pertimbangan medis.

Adapun sanksi denda bagi penolak vaksinasi Covid-10 besarnya mencapai Rp 5 juta.

Alih-alih menggunakan Perda, Pemerintah DKI Jakarta justru lebih memilih memakai pendekatan persuasif kepada warga yang menolak divaksin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hal tersebut di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (15/9/2021).

Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini meminta kepada warganya untuk bersedia divaksin.

Caranya, dengan mendatangi sentra-sentra vaksinasi di dekat permukimannya atau di fasilitas kesehatan.

Baca juga: Gubernur Anies Sebut 2,5 Juta Warga Ber-KTP DKI, Belum Divaksin

Baca juga: Masih Ada Warga Belum Divaksin, Anies: Kami Terus Lakukan Screening Sampai Tingkat RT

“Sudah ada kewajiban (vaksinasi) sebagaimana diatur dalam Perda, dan kami belum sejauh itu sekalipun Perda dimungkinkan adanya sanksi,” kata Ariza.

Berdasarkan catatannya, total vaksin Covid-19 yang sudah disuntik mencapai 17.147.588 dosis.

Rinciannya, dosis pertama mencapai 10.124.301 dosis, sedangkan dosis kedua 7.023.287 dosis.

Baca juga: Gelar Vaksinasi Merdeka di Pondok Pesantren Darul Rahman Leuwiliang, 1.146 Santri Divaksin Covid-19

“Sejauh ini kami ingin adanya kesadaran dari seluruh warga untuk mendapatkan vaksin sebagai bentuk kebutuhan, bukan karena aturan sanksi maupun adanya aparat,” kata Ariza.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved