Breaking News:

DKI Pilih Bujuk Warga Dibanding Denda Rp 5 Juta, Bagi Penolak Vaksin

Sanksi dapat diberikan kepada warga yang menolak divaksin, tanpa adanya pertimbangan medis, sesuai aturan yang ada

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Budi Sam Law Malau
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat berbincang dengan Warta Kota, Rabu (1/9/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pemerintah DKI Jakarta lebih memilih memakai pendekatan persuasif kepada warga yang menolak divaksin, dibanding menjerat mereka dengan sanksi denda Rp 5 juta.

Sanksi dapat diberikan kepada warga yang menolak divaksin, tanpa adanya pertimbangan medis, sesuai aturan yang ada.

Penjelasan tentang sanksi telah tercantum dalam Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (15/9/2021).

Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini meminta kepada warganya untuk bersedia divaksin.

Caranya, dengan mendatangi sentra-sentra vaksinasi di dekat permukimannya atau di fasilitas kesehatan.

“Sudah ada kewajiban (vaksinasi) sebagaimana diatur dalam Perda, dan kami belum sejauh itu sekalipun Perda dimungkinkan adanya sanksi,” kata Ariza.

Berdasarkan catatannya, total vaksin Covid-19 yang sudah disuntik mencapai 17.147.588 dosis. Rinciannya, dosis pertama mencapai 10.124.301 dosis, sedangkan dosis kedua 7.023.287 dosis.

“Sejauh ini kami ingin adanya kesadaran dari seluruh warga untuk mendapatkan vaksin sebagai bentuk kebutuhan, bukan karena aturan sanksi maupun adanya aparat,” katanya. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved