Breaking News:

Legislator PSI Duga Ada Makelar Tanah dalam Proyek Normalisasi Kali Ciliwung

Hal itu terungkap saat dia melakukan reses di RW 03, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

TribunJakarta/Nur Indah Farrah Audina
Justin Adrian Untayana, anggota DPRD DKI Jakarta dari partai PSI 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR -- Legislator DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti adanya dugaan makelar tanah dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Hal ini terkait upaya Pemprov DKI Jakarta dalam membebaskan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung, dari Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana mengaku menemukan adanya dugaan makelar tanah dalam bentuk biro jasa yang meminta bayaran kepada warga yang terdampak proyek.

Hal itu terungkap saat dia melakukan reses di RW 03, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

“Saya dapat laporan bahwa ada biro jasa menyebarkan informasi yang membuat khawatir warga, yaitu bahwa nanti pembebasan tanah akan sulit jika warga mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah,” kata Justin dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Justin melanjutkan, nantinya biro jasa tersebut menawarkan bantuan untuk mengurus surat-surat tersebut dan meminta komisi sekitar 25 persen.

Padahal katanya banyak warga yang sudah bersedia menjual tanah dan mengurus sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Dengan demikian, sebenarnya tugas kelurahan sudah relatif lebih ringan karena tinggal membantu warga melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

“Pemprov DKI dengan setiap instansi terkaitnya harus aktif mengarahkan dan mensosialisasikan warga agar mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah,” ujarnya.

“Jika tidak, maka Pemprov DKI sama saja dengan sengaja memberi ruang bagi biro jasa untuk bermain dan mendulang untung dari rakyat kecil yang akan digusur,” tambah Justin yang berasal dari Fraksi PSI ini.

Menurut dia, Pemprov DKI harus membuka peta trase tanah yang akan dibebaskan untuk normalisasi sungai.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus memperjelas tahap-tahap pembebasan tanah sejak jauh-jauh hari, sehingga warga bisa bersiap diri.

“Uang ganti rugi tanah sangat dibutuhkan oleh warga untuk pindah rumah dan memulai hidup di tempat baru nanti. Oleh karena itu, saya minta Dinas SDA dan kelurahan aktif mendorong warga untuk mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah, sehingga mereka akan menerima uang ganti rugi secara utuh, tidak dipotong oleh pihak-pihak yang diduga makelar tanah berkedok biro jasa,” jelas Justin. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved