Breaking News:

BPJS Ketenagakerjaan Diharapkan Tingkatkan Kepesertaan dan Pelayanan di Tengah Pandemi

Harapan itu diungkap dalam sebuah diskusi yang digagas oleh Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI) dan Elangnews.

Penulis: M Nur Ichsan Arief | Editor: Alex Suban
dok ypji
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto, pada acara diskusi bertajuk "Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2021 dan Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Pelayanan Kepesertaan yang Responsif, Cepat, Efektif dan Berkeadilan secara daring dan luring, yang digagas oleh Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI) dan Elangnews. di Jakarta, Kamis (9/9/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan diharapkan untuk terus meningkatkan kepesertaan dan pelayanan tidak hanya kepada tenaga kerja nonaparatur sipil negara (Non ASN) tetapi juga kepada para pekerja formal dan informal.

Harapan itu diungkap dalam sebuah diskusi yang digagas oleh Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI) dan Elangnews.

Acara ini bertajuk "Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2021 dan Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Pelayanan Kepesertaan yang Responsif, Cepat, Efektif dan Berkeadilan secara daring dan luring, di Jakarta, Kamis (9/9/2021). 

Acara tersebut dibuka oleh A Riza Patria (Wagub DKI Jakarta) dengan menampilkan pembicara utama Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI)  Hery Susanto.

Baca juga: Apresiasi Aksi Kemanusiaan PWNU DKI Jakarta, Ariza Dorong Kolaborasi di Masa Pandemi Covid-19

Baca juga: YPJI Salurkan Paket Sembako Untuk Jurnalis

Dan sebagai nara sumber yakni Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Eko Nugriyanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif, Asisten KU VI ORI M Sobirin, aktivis buruh Jusuf Rizal dan pengamat kebijakan publik  dan wartawan senior PWI Yusuf M Said. 

Ariza Patria dalam sambutannya mengatakan Pemprov DKI menyambut baik Inpres No 2/2021 tersebut sebab sektor ketenagakerjaan DKI Jakarta menjadi magnet bagi warga Jakarta dan Provinsi lainnya untuk mencari pekerjaan.  

“Data statistik ketenagakerjaan Propinsi DKI Jakarta 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 5.157.878 orang dan yang bekerja sebanyak 4.836.977 orang.  Terbitnya Inpres ini dengan tujuan memastikan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan optimal dalam rangka melindungi seluruh pekerja di Indonesia.  Pemprov DKI sebagai salah satu unsur yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam program ini, siap melaksanakan Instruksi Presiden tersebut,” katanya.

Eko Nugriyanto (Depdir BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta) mencontohkan di Jawa Barat, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah meluas tidak hanya untuk pekerja swasta dan Nonj ASN tetapi juga sudah menyasar kepada pekerja informal.  

"Misalnya guru ngaji, pengurus gereja, marebot masjid mendapat subsidi dari APBD. Iuran mereka ditanggung pemerintah daerah," ujar Eko. 

Eko pun berharap perluasan kepesertaan yang diamanatkan Inpres  No 2 Tahun 2021 yang memberi kesempatan kepada pekerja formal dan informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat diterapkan di DKI Jakarta. 

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved