Ombudsman Sayangkan Oknum Sudinhub Jakpus yang Pungli Rombongan Vaksin Diberikan Sanksi Sedang

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyayangkan sanksi disiplin sedang yang dijatuhkan kepada dua oknum PNS dari Sudin Perhubungan Jakarta Pusat.

Ombudsman Sayangkan Oknum Sudinhub Jakpus yang Pungli Rombongan Vaksin Diberikan Sanksi Sedang
Warta Kota/Budi Malau
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menyayangkan sanksi disiplin sedang yang dijatuhkan kepada dua oknum PNS Sudin Perhubungan Jakarta Pusat yang memeras sopir bus rombongan vaksinasi Covid-19.

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyayangkan sanksi disiplin sedang yang dijatuhkan kepada dua oknum PNS dari Sudin Perhubungan Jakarta Pusat berinisial SG dan S.

Lembaga pengawas penyelenggaraan publik itu menilai, perbuatan SG dan S telah mencoreng pemerintah daerah karena memeras sopir bus dari rombongan vaksin Covid-19 senilai Rp 500.000.

“Tindakan yang dilakukan bersangkutan tidak hanya merugikan instansinya saja dalam hal ini Dishub DKI, tapi juga Pemerintah DKI dan pemerintah Indonesia pada umumnya karena tindakan pungli yang dilakukannya,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho pada Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Memeras Sopir Bus, Dua Oknum Sudinhub Jakpus Disanksi Penundaan Kenaikan Pangkat dan Pemotongan TKD

Teguh mengatakan, penjatuhan sanksi yang diberikan Dishub DKI berbanding terbalik dengan sanksi pemecatan kepada delapan petugas yang berstatus sebagai petugas jasa lainnya perorangan (PJLP).

Delapan orang itu dipecat beberapa waktu lalu, karena bukannya mengikuti apel upacara di Polda Metro Jaya tapi malah nongkrong saat PPKM darurat di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

“Walaupun dua status kepegawaian para pihak tersebut berbeda, namun keduanya bukan hanya merusak citra Dishub saja tapi citra Pemerintah DKI dan pemerintah secara umum. Apalagi tindakan dua petugas (SG dan S) tersebut ketika melakukan pungli yang memiliki dimensi pidana,” jelas Teguh.

Baca juga: Polisi Tangkap Sopir Derek Liar yang Kepung dan Memeras Pengendara Truk di Tol Halim

Karena itu, kata Teguh, sepatutnya tindakan kepada SG dan S masuk dalam disiplin berat.

Bentuk hukumannya bisa berupa penghentian secara hormat tanpa permintaan atau tidak dengan hormat.

Menurut dia, sanksi yang diberikan Dishub DKI kepada oknum SG dan S merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Baca juga: Rencana Dua Pelaku Awalnya Hanya Memeras Korban dan Paling Buruk Membunuh, Tak Sampai Mutilasi

Namun Dishub menggunakan Pasal 12 ayat 2, bukan Pasal 13 ayat 6.

Dalam Pasal 12 dijelaskan, hukuman disiplin sedang dijatuhkan kepada oknum PNS yang melakukan pelanggaran hanyab erdampak pada instansi bersangkutan saja.

Padahal seharusnya, kata dia, mereka dijerat Pasal 13 ayat 6 yang menjelaskan tentang hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Baca juga: AKBP Andi Sinjaya Tak Terbukti Memeras, Lemkapi Sebut Trial By The Press

“Jadi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi, dianggap hanya berdampak pada instansi yang bersangkutan saja,” ungkapnya.

Seperti diketahui, dua oknum Sudinhub Jakpus berinisial SGdan S memeras sopir bus rombongan vaksin Covid-19 di depan ITC Cempaka Mas, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa (7/9/2021) lalu.

Kasus itu diungkap Koordinator FAKTA Azas Tigor Nainggolan yang ada dalam bus rombongan tersebut. 

Kedua oknum petugas itu lalu dijatuhi sanksi disiplin sedang dari pimpinannya berupa penundaan kenaikan pangkat dan pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD).

Baca juga: Tega Memeras Sopir Rombongan Vaksinasi, Oknum Sudinhub Jakpus SG dan S Dinilai Bertindak Serakah

“Sanksinya penundaan kenaikan pangkat selama setahun dan TKD dipotong 30 persen selama kurang lebih sembilan bulan,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir pada Rabu (8/9/2021).

Selain itu, kata dia, mereka juga dibebaskan dari tugasnya selama ini dalam menjaga dan mengatur lalu lintas di wilayah Jakarta Pusat.

“Kami tarik ke belakang atau ke dalam (kantor) untuk pembinaan, atau ke tugas lain yang sifatnya tidak strategis selama setahun,” ujar Chaidir. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved