Pelecehan KPI

Kuasa Hukum Korban Pelecehan KPI, Sesalkan Tekanan Untuk Damai

Rony menambahkan, upaya ini terlihat dari tindakan KPI yang memanggil MS tanpa boleh didampingi kuasa hukumnya

Penulis: resign | Editor: Budi Sam Law Malau
Warta Kota/ M Fajar Riyandanu
Rony Hutahaen, Kuasa hukum MS dan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara saat ditemui di Gedung Komnas HAM pada Selasa (7/9/2021), sore 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Korban dugaan pelecehan seksual dan perundungan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), MS, telah bertemu dengan pegawai KPI lainnya yang diduga pelaku pelecehan di Kantor KPI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/9/2021), siang. 

Hal itu dikatakan Tegar Putuhena, pengacara terduga pelaku yakni RT dan EO.

Tegar mengklaim, pertemuan itu diinisiasi oleh MS sebagai upaya menempuh jalan damai. 

"Klien kami kemarin hadir ke KPI diundang. Bukan atas inisiatif klien kami. Yang mengundang dari pihak sananya dengan informasi ini ada permintaan damai dari saudara MS," ucap Tegar, Kamis (9/9/2021). 

Lebih lanjut, Tegar mengatakan, dirinya tidak ikut dalam pertemuan tersebut.

Ia pun menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada RT dan EO, terkait apakah akan menempuh jalan damai atau tetap melanjutkan proses hukum dengan melaporkan balik MS. 

Namun, jika ingin damai, Tegar menilai harus ada kesepakatan yang saling menguntungkan dua belah pihak.

"Kami dalam hal ini hanya bertahan dan membela kepentingan hukum klien kami," sambung Tegar

Di sisi lain, Kuasa Hukum MS, Rony Hutahaean mengatakan telah mendapat informasi perihal pertemuan antara terduga korban dengan terduga pelaku di Kantor KPI. 

"Kalau itu benar saya mendapat informasi demikian, tapi saya belum konfirmasi langsung dengan klien saya," kata Rony, Kamis (9/9/2021). 

Rony pun menduga ada upaya dari pihak tertentu agar MS mau berdamai  dengan terduga pelaku.

"Ada rencana pihak tertentu agar terjadi perdamaian antara lima terduga pelaku dan korban, sehingga terselamatkan lah nama lembaga yang sedang dipimpin," sambung Rony. 

Rony menambahkan, upaya ini terlihat dari tindakan KPI yang memanggil MS tanpa boleh didampingi kuasa hukumnya.

Ia juga menilai, perundungan dan pelecehan seksual yang dibungkus dengan perdamaian tidak dapat ditolerir. Untuk itu katanya Komnas HAM harus memanggil pimpinan MS sesegera mungkin agar mempunyai kejelasan secara terang.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved