Dapat Penilaian Dari Kemenko Polhukam, DKI Jadi Kontestan Kota Bebas Pungli

Terutama di Kantor Samsat, yang merupakan sistem kerja sama secara terpadu antara unsur Pemda, Polri, perbankan dan asuransi.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
Dok: PPID DKI Jakarta
Ketua Pelaksana Harian Saber Pungli Komisaris Besar Imam Saputra saat meninjau pelayanan di Kantor Samsat Jakarta Timur, Rabu (8/9/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Lima kota administrasi dan satu kabupaten di DKI Jakarta menjadi kontestan dalam penilaian kota bebas pungli oleh Kemenko Polhukam. Hal ini diatur dalam Surat Pedoman Kota Bebas Pungli Nomor B-13/HK.00/02/2021.

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi pada Inspektorat DKI Jakarta Nirwan Nawawi mengatakan, Kata dia, terdapat lima parameter dalam penilaian yaitu sumber daya manusia (SDM), operasional, sarana dan prasarana, penganggaran, serta inovasi dan kreasi. Untuk itu, semua jenis pelayanan publik harus dipastikan bebas pungli.

Selain itu, dibutuhkan integritas serta komitmen tinggi berbagai instansi dan pihak dalam memberantas pungli ini secara berkelanjutan. Dia berharap petugas dapat lebih melayani masyarakat setulus hati, serta menghindari indikasi aksi pungli.

“Nanti akan ada penilaian dan kunjungan lagi dari tim penilai secara acak. Paling tidak, kalau sudah baik, lanjutkan dengan baik dan apa adanya,” kata Nirwan berdasarkan keterangan dari PPID DKI Jakarta pada Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Jokowi Berharap Ada Sinergi Untuk Ciptakan Industri Olahraga Modern Hingga Hadirnya Talenta Unggul

Baca juga: Ombudsman Sayangkan Oknum Sudinhub Jakpus yang Pungli Rombongan Vaksin Diberikan Sanksi Sedang

“Termasuk CCTV itu juga menjadi salah satu syarat. Prinsipnya, kami ingin mendukung bahwa pelayanan di Samsat ini memang sudah bagus, sudah sesuai pelayanannya, dan memperhatikan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.

Menurut dia, fungsi Satgas Saber Pungli diatur dalam Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Surat Keputusan Menko Polhukam RI Nomor 7/2021 tentang Satuan Tugas Saber Pungli.

Dia memastikan, Satgas Saber Pungli tidak akan lengah dan selalu menjalankan fungsinya seperti intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi untuk memastikan kualitas pelayanan publik di Jakarta yang bebas pungli.

Terutama di Kantor Samsat, yang merupakan sistem kerja sama secara terpadu antara unsur Pemda, Polri, perbankan dan asuransi.

“Kami memastikan dalam hal ini, Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat serta Samsat Jakarta Barat tidak ada pungli dan sekarang kami tidak menemukan,” ujarnya.

Meski begitu, Nirwan menyatakan petugas tidak boleh lengah, tertuama pada sektor pelayanan publik yang menjadi sentra penilaian Jakarta menjadi kota bebas pungli.

Contohnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sebagainya.

Baca juga: Sukses Malayani Pelanggan Lewat Pameran Virtual, FIFGROUP Raih Penghargaan Brands Of The Year 2021

Baca juga: Pelangi Tunjung Jawara Lomba Bertutur Tingkat Nasional 2021

“Ya paling tidak, dalam rangkaian acara ini, kami harus memastikan semua pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta berjalan bebas pungli,” jelasnya.

Sementara itu Koordinator Intel Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sri Haryanto mengatakan, kontestan kota bebas pungli merupakan upaya nyata demi mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bersih atau bebas dari pungli.

Satgas Saber Pungli merupakan tim yang bertugas membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, serta dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan penindakan terhadap aparatur yang melakukan pungutan liar.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved