Breaking News:

Berita Nasional

Usut Dugaan Kasus Kekerasan Seksual, KPI Diminta Libatkan Pihak Eksternal agar Obyektif

Proses hukum serta pendampingan korban perlu dilakukan agar seluruh proses bisa terlaksana secara transparan.

Penulis: | Editor: Feryanto Hadi
Arie Puji Waluyo
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus kekerasan seksual yang dialami MS, seorang pegawai kontrak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat masih diinvestigasi oleh kepolisian.

Untuk memperkuat penyelidikan, Koalisi Masyarakat Peduli Kekerasan Seksual dalam Lembaga Negara mendesak KPI agar melibatkan pihak eksternal dalam proses investigasi terhadap MS.

Langkah itu diperlukan agar kasus ini bisa dimonitor publik.

"Meminta kepada KPI untuk membentuk tim investigasi independen dengan melibatkan pihak eksternal, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH Apik sebagai pengacara korban dan atau saksi ahli," kata Perwakilan Kapal Perempuan Indonesia, Ulfa Kasim dalam konferensi pers virtual, Sabtu (4/9/2021).

Baca juga: Realisasi Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Kembali Lampaui Target, Sekda: Ini Kerja Sama Banyak Pihak

Baca juga: Penggemar Sambut Saipul Jamil bak Pahlawan, Pakar Hukum Heran: Padahal Kasusnya Pencabulan

Menurut Ulfa, apa yang dialami oleh MS adalah permasalahan serius di institusi yang dibiayai negara.

Oleh karena itu, proses hukum serta pendampingan korban perlu dilakukan agar seluruh proses bisa terlaksana secara transparan.

"Dengan tetap mengedepankan perlindungan kondisi fisik dan psikis korban, maka perlu ada pendampingan bagi korban untuk pelaporan ke penegak hukum, dengan
melibatkan pengacara (YLBHI, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, atau LBH APIK)," tutur Ulfa.

Ulfa juga mendorong komitmen dari pimpinan KPI dalam memberikan jaminan keamanan, dukungan psikologis, serta kesejahteraan kepada korban dan keluarganya.

Baca juga: Pendamping Korban Perundungan Pegawai KPI: Kuasa Hukum Untuk Korban Difasilitasi Polisi 

KPI wajib memberikan pendampingan hukum dan psikis agar MS bisa menjalani rangkaian itu tanpa hambatan.

“KPI harus berkomitmen untuk mendampingi korban selama proses pemulihan dan penanganan hukum atas kasus ini,” kata dia.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved