Breaking News:

Pendamping Korban Perundungan Pegawai KPI: Kuasa Hukum Untuk Korban Difasilitasi Polisi 

Korban perundungan sesama pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendapat bantuan kuasa hukum yang difasilitasi polisi.

Warta Kota/Muhamad Fajar Riyandanu
Muhammad Mualaimin sebagai pendamping korban pelecehan seksual dan perundungan oleh terduga sejumlah pegawai Komisi Penyiaran Indonesia. 

WARTAKOTALIVE.COM, MENTENG - Pendamping korban kekerasan seksual dan perundungan olehpegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengatakan, kuasa hukum yang menangani kasus korban difasilitasi polisi. 

"Kuasa hukumnya difasilitasi Polri, jadi tahu-tahu MS ini ya dikasih pengacara sama polisi. Menurut penuturan dia waktu diperiksa, Kepolisian tiba tiba memfasilitasi orang yang jadi kuasa hukum lalu MS disuruh minta baca surat kuasa sebentar, lalu diminta tanda tangan. sedangkan MS tidak terlalu tahu konsekuensi dari tanda tangan kuasa hukum," ujar Muhammad Mualaimin sebagai pendamping korban saat dihubungi lewat sambungan telepon pada jumat (3/9/2021), siang.  

Mengetahui hal tersebut, Mualaimin langsung mengingatkan MS bahwa ia seharusnya mengetahui konsekuensi dari tanda tangan terhadap surat kuasa tersebut. 

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Alasan tak Menindaklanjuti Laporan Karyawan KPI yang Alami Pelecehan Seksual

"Kamu kalau tidak terlalu tahu konsekuensi tanda tangan surat kuasa itu mustinya tanya-tanya dulu. Kan tidak kenal, masak tiba-tiba memberikan kuasa," ungkap Mualaimin.

Lebih lanjut, Mualaimin mengungkapkan, pihak kuasa hukum MS yang difasilitasi oleh polisi tersebut sebelumnya tidak mengenal dan tidak dekat dengan MS.

"Secara pribadi tidak kenal dan tidak dekat, kurang intensif dalam berkormunikasi," tutur Mualaimin. 

Baca juga: KPI Pusat Trending karena Kasus Pelecehan Karyawan, Netizen Jadi Ragu Kinerja KPI Pusat Selama Ini

Pada kesempatan tersebut, Mualaimin juga mengabarkan kondisi korban.

Ia mengatakan, MS berada dalam kondisi yang agak tertekan.  

"Korban cukup baik cuma sedikit pusing karena dalam tiga hari ini banyak sekali yg menghubungi dan pemeriksaan di polisi kan ini cukup menyita waktu. Jadi dia banyak melimpahkan ke saya untuk komunimasi atau menjawab secara publik. Padahal dia sudah punya kuasa hukum yang dari kepolisian tapi sepertinya kurang intensif dalam berkomunikasi," tutur Mualaimin.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved