HPTL Dinilai Tak Setara Rokok Konvensional, Peneliti Unpad Minta Pemerintah Tunda Revisi PP 109/2012

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 terkait dengan pengaturan produk tembakau berupa rokok menarik perhatian masyarakat.

Terlebih mengenai PP Nomor 109 tahun 2012 yang juga akan meregulasi produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

Opini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan produk HPTL miliki resiko yang sama dengan rokok konvensionaldinilai tidak sejalan dengan hasil riset dari para ahli.

Satu di antaranya adalah hasil riset dari Pusat Unggulan Iptek Inovasi Pelayanan Kefarmasian Universitas Padjadjaran (PUI-IPK Unpad).

Riset yang telah diterbitkan di jurnal medis internasional ini menyatakan produk HPTL miliki resiko lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional.

Produk HPTL pun disebut dapat membantu perokok untuk berhenti.

Hal tersebut disampaikan peneliti PUI-IPK Neily Zakiyah.

“Melalui tinjauan pustaka sistematis yang kami lakukan, penelitian kami bertujuan untuk mencari bukti dari hasil penelitian terkini terkait efektivitas dan keamanan berbagai produk HPTL dalam upaya pengurangan dan berhenti merokok," Jelas Neily dalam siaran tertulis pada Senin (30/8/2021).

"Hasil utama studi kami menyimpulkan bahwa secara umum, produk-produk tersebut lebih rendah risiko dan dapat mengurangi konsumsi rokok bagi para perokok aktif dewasa,” tambahnya.

Baca juga: Ramalan Zodiak Senin (30/8/2021) Percintaan: Libra Harus Berkomitmen, Gemini Harus Tentukan Sikap

Lebih lanjut dipaparkannya, penelitian menekankan pentingnya skema regulasi yang dapat memfasilitasi alternatif bagi para perokok.

Sebab, bagi kalangan perokok, keinginan untuk merokok sering kali sulit dihentikan.

Kambuh lagi atau relapse sering kali terjadi bagi mereka yang berniat untuk berhenti merokok.

"Penggunaan produk HPTL berpotensi membantu upaya berhenti merokok dengan melemahkan gejala withdrawal dari rokok,” jelas Neily.

Baca juga: Siswa dan Orang Tua Sama-sama Antusias Sambut Pembelajaran Tatap Muka di SDN 01 Kalideres

Pemerintah lanjutnya, dapat turut serta dalam upaya tobacco harm reduction dengan menyediakan informasi yang komprehensif dan berimbang mengenai bahaya dan potensi manfaat dari produk-produk tersebut.

Tujuannya agar kalangan perokok dapat berhenti merokok.

"Pemerintah dapat membuat regulasi yang sesuai dengan berbasis bukti (dari penelitian), sehingga upaya tobacoo harm reduction bisa tepat sasaran,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Neily beranggapan Pemerintah membutuhkan studi yang mumpuni sebagai landasan dalam perumusan kebijakan.

Menurutnya Pemerintah Indonesia perlu menggali lebih lanjut dampak jangka panjang produk HPTL.

Baca juga: TRAGIS, Pendeta Tewas Setelah Dikubur Hidup-hidup, Ingin Menyamai Yesus yang Bangkit di Hari Ketiga

“Kami merekomendasi agar Pemerintah melakukan penelitian tentang efektivitas dan profil keamanan jangka panjang dari produk-produk HPTL. Perlu juga diteliti apakah dampak penggunaan produk-produk tersebut di populasi yang rentan seperti anak muda," jelas Neily.

"Dengan tersedianya data dan hasil penelitian yang komprehensif terhadap potensi manfaat dan juga risiko dari HPTL, Pemerintah bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tutup Neily.

Senada dengan Neily, Pendiri NCIG Roy Lefrans berpendapat HPTL sangat dibutuhkan oleh perokok sebagai alternatif.

Sehingga perlu regulasi yang mendukung produk untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Baca juga: Baseus Boyong Power Bank Blade 100W untuk Laptop ke Pasar Indonesia, Intip Kecanggihan Teknologinya

“Sudah banyak manfaat yang dirasakan perokok setelah beralih ke produk HPTL, khususnya vape, seperti nafas lebih enteng, tidak ada riak atau dahak di pagi hari, dan tidak bau," papar Roy.

Untuk itu, dukungan pemerintah dinilainya sangat diperlukan agar potensi manfaat dari HPTL dapat terasa secara optimal.

Salah satunya melalui penyesuaian skema tarif cukai menjadi spesifik.

"Sehingga dapat meringankan beban pelaku HPTL dan cenderung meningkatkan kepatuhan usaha serta mengurangi persaingan yang tidak sehat,” kata Roy.