Diam-diam Cina Dirikan Tembok Besar di Dasar Laut, Ada Pangkalan Militer, Ini Foto Tangkapan Satelit

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Diam-diam Pemerintah Cina membangun tembok raksasa di dasar laut.

Diketahui, tembok besar tersebut dibangun oleh Pemerintah Cina di dasar laut Cina Selatan.

Di tembok raksasa Cina ini, terdapat pangkalan militer besar.

Tujuannya, untuk mempertahankan Laut Cina Selatan (LCS) sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Cina.

Baca juga: Kini Giliran Rumah Warga Bidara Cina Ditempeli Stiker Belum Vaksin Agar Tahu Pencapaian Vaksinasi

Baca juga: 34 Warga Cina Masuk Indonesia Saat PPKM Level 4, Ditjen Imigrasi: Mereka Punya Izin Tinggal Terbatas

Baca juga: Epidemiolog Swiss Ungkap Virus yang 96 Persen Mirip Covid-19 Ditemukan di Cina Sejak 2013

Tembok raksasa itu dibangun di sebuah pulau yang letaknya di  dalam sengketa Laut Cina Selatan yang strategis.

Pembangunan benteng raksasa itu seiring dengan meningkatnya konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan yang saban hari dikomplain sebagai milik negeri panda itu.

Foto satelit yang dilihat Washington Times, menunjukkan penyebaran pesawat peringatan dan kontrol Angkatan Udara Cina (PLA) KJ-500, ke Mischief Reef di Kepulauan Spratly pada Mei dan Juni.

Sementara foto satelit lainnya menunjukkan penempatan pesawat angkut Y-9 dan helikopter Z- 8 di Subi Reef.

Mantan perwira intelijen angkatan laut AS, Michael Dahm, yang saat ini bekerja dengan Universitas Johns Hopkins mengatakan foto satelit baru menunjukkan penempatan itu tampak permanen.

“Perubahan paling signifikan dalam postur militer pada 2021 adalah munculnya pesawat dan helikopter misi khusus Cina di Subi dan Mischief Reefs,"

"menunjukkan PLA mungkin telah memulai operasi udara rutin dari lapangan udara tersebut,” kata dia melansir The Sun pada Senin 19 Juli 2021.

Perubahan itu terjadi ketika tahun lalu Cina diklaim menggunakan krisis Covid-19 untuk menegaskan kendali atas Laut Cina Selatan yang vital.

Beijing mengklaim memiliki sebagian besar petak laut yang disengketakan, meski ada beberapa negara lain punya klaim tampaknya sah berdasarkan hukum internasional, seperti Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei.