Breaking News:

Foto : Pernyataan Bersama Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal.

OJK bersama Gubernur BI, Kabareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Koperasi dan UKM berantas Pinjol

Editor: Alex Suban
Antara OJK
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menunjukkan naskah pernyataan bersama pemberantasan pinjaman online ilegal saat mengikuti rapat virtual dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat (20/8/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengikuti rapat virtual dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Dalam kesempatan itu Wimboh Santoso menunjukkan naskah pernyataan bersama pemberantasan pinjaman online ilegal.

Pernyataan Bersama itu ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat.

Baca juga: OJK Keluarkan Tiga Aturan Perkuat Bank, Termasuk Digital 

Baca juga: OJK dan BEI Janji Lindungi Investor Ritel Pemilik Saham Perusahaan Unicorn 

Sebelumnya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan respon positif dari Google atas permintaan kerja sama, mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia.

Sebab, jika tak ada penambahan syarat saat menjadi aplikasi via Google bisa kerap disalahgunakan oleh pinjaman online (pinjol) ilegal.

Terhitung sejak tanggal 28 Juli 2021, Google menambahkan persyaratan tambahan kelayakan aplikasi pinjaman pribadi, antara lain berupa dokumen lisensi atau terdaftar di OJK.

“Upaya-upaya preventif dan kuratif dalam penanganan pinjaman online ilegal tidak boleh berhenti sampai disini," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso melalui siaran pers, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Debt Collector Tidak Bersertifikat, Izin Perusahaan Pembiayaan Langsung Dicabut, Ini Penjelasan OJK

Baca juga: Banyak Warga Terdampak Pandemi, Pengajuan Kredit ke Pinjol Naik 98,13 Persen

Baca juga: 9 Aplikasi Ini Dihapus Google Play karena Kerap Mencuri Data Pengguna, Mulai Foto hingga Fitness

Menurut dia, OJK selama ini melakukan berbagai kebijakan memberantas pinjaman online ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI).

Termasuk, menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan cegah memanfaatkan pinjaman online ilegal.

Wimboh menjelaskan, OJK juga mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh anggota SWI lainnya, di antaranya melakukan cyber patrol serta melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal.

Lalu, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melakukan pelarangan payment gateway, dan melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved