Breaking News:

Kasus Rizieq Shihab

Penahanan Rizieq Shihab Diperpanjang, Kuasa Hukum: Kami akan Tuntut di Akhirat

Ia menilai, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perpanjangan masa penahanan.

WARTA KOTA/MUHAMAD FAJAR RIYANDANU
Tim kuasa hukum Rizieq Shihab mengajukan surat permohonan pembatalan perpanjangan tahanan, ke Mahkamah Agung, Kamis (19/8/2021). 

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Tim kuasa hukum Rizieq Shihab mengajukan surat permohonan pembatalan perpanjangan tahanan, ke Mahkamah Agung, Kamis (19/8/2021).

Penyerahan surat tersebut merupakan upaya lanjutan untuk membebaskan Rizieq Shihab.

Satu diantara kuasa hukum Rizieq Shihab yang hadir siang itu adalah Aziz Yanuar.

Baca juga: Kabareskrim Ancam Tutup Permanen Penyedia Jasa Tes PCR yang Pasang Tarif Lebihi Harga Pemerintah

Ia menegaskan, bila Rizieq Shihab tidak mendapat keadilan dari negara, Aziz memastikan mereka akan menuntut di akhirat kelak.

“Jika upaya-upaya tersebut tidak jua menghasilkan keadilan yang kami dambakan selama ini."

"Maka kami akan menuntut di akhirat kelak para pelaku kezaliman luar biasa ini kepada Allah SWT,” ucap Aziz saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/8/2021), siang.

Baca juga: Tulis Surat Terbuka, Muhammadiyah Minta Jokowi Pulihkan Nama Baik 75 Pegawai KPK dan Dijadikan ASN

Kata Aziz, perpanjangan masa hukuman Rizieq Shihab yang diputuskan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, merupakan bentuk kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Aziz juga menyebut penetapan penahanan Rizieq Shihab melalui surat Nomor 1831/Pen.Pid/2021/PT DKI tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, cacat prosedur dan administrasi, serta sangat jauh dari nilai-nilai keadilan.

Ia menilai, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perpanjangan masa penahanan.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Pandemi Covid-19 Skenario Tuhan Supaya Kita Kembali ke Jati Diri Bangsa

"Hal tersebut sangat jelas karena surat dimaksud melanggar prosedur dan administrasi serta hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 27 ayat (1) KUHAP."

"Di mana yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut adalah hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara, bukan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi," ujarnya.

Menurut Aziz, pengajuan permohonan pembatalan perpanjangan tahanan berdasar pada Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Baca juga: TPU Tegal Alur Tak Bisa Lagi Tampung Jenazah Pasien Covid-19 Maupun yang Bukan

Dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

"Kami telah dan akan menempuh berbagai prosedur hukum yang dimungkinkan untuk menggapai keadilan terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab," ucap Aziz

Karenanya melalui surat permohonan itu, Aziz berharap MA dapat segera membatalkan masa perpanjangan penahanan Rizieq Shihab.

Baca juga: Airlangga Hartarto: DKI Jakarta Provinsi Pertama Vaksinasi Covid-19 di Atas 100 Persen

"Permohonan pembatalan atas surat penetapan penahanan dimaksud kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," jelas Aziz.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur memperpanjang masa penahanan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) hingga 7 September 2021.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved