Breaking News:

Moeldoko Bilang TWK Pegawai KPK Tak Perlu Diurus Jokowi, ICW: Baca Dulu Baru Komentar

Bagi ICW, pernyataan Moeldoko menggambarkan ketidakpahaman terhadap isu pemberantasan korupsi.

Editor: Yaspen Martinus
Instagram@dr_moeldoko
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi ICW, pernyataan Moeldoko menggambarkan ketidakpahaman terhadap isu pemberantasan korupsi.

"Betapa tidak, Moeldoko menyebutkan agar persoalan alih status kepegawaian KPK jangan dilarikan ke Presiden," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Kabareskrim Ancam Tutup Permanen Penyedia Jasa Tes PCR yang Pasang Tarif Lebihi Harga Pemerintah

"Jelas pernyataan itu keliru."

"Sebab, rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM mengarah kepada Presiden, karena KPK melakukan banyak pelanggaran saat menggelar tes wawasan kebangsaan," tuturnya.

Lagi pula, kata Kurnia, berdasarkan Pasal 3 PP 17/2020 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Baca juga: Tulis Surat Terbuka, Muhammadiyah Minta Jokowi Pulihkan Nama Baik 75 Pegawai KPK dan Dijadikan ASN

"Tidak hanya itu, Moeldoko juga mengatakan 'semaksimal mungkin Presiden tidak terlibat di dalamnya."

"Lagi-lagi pernyataan ini keliru."

Sebab, pada tanggal 17 Mei 2021, Presiden telah mengambil sikap dengan mengatakan tes wawasan kebangsaan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK," paparnya.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Pandemi Covid-19 Skenario Tuhan Supaya Kita Kembali ke Jati Diri Bangsa

Jadi, menurut Kurnia, wajar saja jika kemudian masyarakat meminta Presiden Joko Widodo konsisten dengan pernyataannya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved