Dibilang Inkonsisten, Natalius Pigai Ragukan Kapasitas dan Kompetensi Kuasa Hukum 75 Pegawai KPK

Pigai mengatakan, ia tidak pernah mengurus soal administrasi Rudy Soik dalam kasus yang ditanganinya, saat menjadi anggota Komnas HAM.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/THERESIA FELISIANI
Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, penyelidikan dan menetapkan 11 pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN yang dilakukan Komnas HAM periode sekarang, melanggar konstitusi HAM. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Natalius Pigai, komisioner Komnas HAM periode 2012-2017, mempertanyakan kapasitas dan kompetensi kuasa hukum 75 pegawai KPK, Asfinawati, yang menyebutnya inkonsisten.

Pigai disebut inkonsisten, karena apa yang dia lakukan dalam kasus Brigpol Rudy Soik dan Setya Novanto, dinilai tidak sesuai dengan pernyataannya yang menyebut Komnas HAM tidak punya mandat menyelidiki aduan pegawai pemerintah atau pejabat negara.

Pigai mengatakan, ia tidak pernah mengurus soal administrasi Rudy Soik dalam kasus yang ditanganinya, saat menjadi anggota Komnas HAM.

Baca juga: Sebut Penyelidikan Komnas HAM Gugur Demi Hukum, Natalius Pigai: Pegawai Negara Tak Punya HAM

Ia mengatakan persoalan yang ditanganinya berkaitan dengan kriminialisasi dan ancaman pembunuhan terhadap Rudy Soik, karena protes terkait Wilfrida Soik dan kasus human traficking.

Menurutnya, hal tersebut berbeda dari kasus antara pimpinan KPK dengan para pegawai KPK, dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Pigai juga mengatakan kasus Brigpol Rudy Soik terkait kasus perdagangan manusia di NTT.

Baca juga: Komnas HAM Dinilai Tak Berwenang Selidiki TWK, Kuasa Hukum 75 Pegawai KPK: Pigai Memang Tidak Beres

Ia juga mengatakan dalam kasus tersebut, ia adalah satu-satunya pejabat negara yang memakai uang pribadi, karena Komnas HAM tidak membiayainya ke Malaysia untuk bertemu Komnas HAM Malaysia, guna membebaskan Wilfrida Soik dari hukuman mati di Malaysia.

Ia juga menyatakan tidak pernah melakukan penyelidikan pelanggaran HAM karena tahu aturan.

Menurutnya, penyelidikan dan menetapkan 11 pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN yang dilakukan Komnas HAM periode sekarang, melanggar konstitusi HAM.

Baca juga: Ketua Komnas HAM: Kami Percaya Presiden akan Ambil Langkah dan KPK Mendengarkan

"Saya justru ragukan kapasitas dan kompetensi pengacara, harusnya mereka sudah tahu tapi asal brutus dan sembrono, jadi mengadu ke Komnas HAM bukannya ke PTUN," tutur Pigai kepada Tribunnews, Kamis (19/8/2021).

Pigai juga menjawab pernyataan Asfinawati yang menyebutnya pernah membela Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus 'papa minta saham', saat masih menjabat sebagai anggota Komnas HAM.

Pigai mengatakan tidak pernah menangani kasus Setya Novanto sama sekali, melainkan Komnas HAM saat itu hanya melindungi keselamatan, citra, dan nama baik Novanto.

Baca juga: Kabareskrim Ancam Tutup Permanen Penyedia Jasa Tes PCR yang Pasang Tarif Lebihi Harga Pemerintah

Ia juga mengatakan perlindungan yang diberikannya sebagai anggota Komnas HAM kepada Novanto, karena keluarganya merasa terancam.

Dalam kasus tersebut pun, kata Pigai, ia tetap meminta proses hukum tetap jalan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved