Sebut Penyelidikan Komnas HAM Gugur Demi Hukum, Natalius Pigai: Pegawai Negara Tak Punya HAM

​Sesuai prinsip HAM, kata Pigai, pemerintah baik TNI, ​Polri, dan pegawai sipil adalah aktor negara atau pemangku kewajiban ​(obligation holder).

Editor: Yaspen Martinus
komnasham.go.id
Natalius Pigai berpandangan, Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM tidak mempunyai mandat melakukan penyelidikan terhadap aktor negara. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Natalius Pigai menanggapi laporan akhir penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 itu berpandangan, Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM tidak mempunyai mandat melakukan penyelidikan terhadap aktor negara.

"Sub Komisi Pemantauan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan aktor negara (state actor), yaitu urusan internal TNI, Polri, pegawai negara sipil," kata Pigai ketika dihubungi, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: DAFTAR Terbaru 131 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jakarta dan Jabar Nihil

​Sesuai prinsip HAM, kata Pigai, pemerintah baik TNI, ​Polri, dan pegawai sipil adalah aktor negara atau pemangku kewajiban ​(obligation holder).

Sedangkan rakyat, kata dia, adalah pemegang hak (right ​holder).

Dalam hal ini, kata Pigai, ​makna masyarakat ​dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KKBI) adalah ​sejumlah manusia dalam ​arti seluas-luasnya, dan terikat oleh suatu ​kebudayaan yang mereka anggap sama.

Baca juga: Penangkapan 48 Teroris Selama 4 Hari Tak Terkait HUT ke-76 RI tapi karena Hal Ini

Menurut Pigai, Pegawai KPK yang digaji oleh uang negara adalah pegawai negara.

Sehingga, kata Pigai, pegawai pemerintah ​bukanlah masyarakat.

"Pegawai negara adalah pihak yang tidak memiliki hak asasi manusia," ujar Pigai.

Baca juga: Sampai Kapan PPKM Diterapkan? Luhut: Selama Covid-19 Masih Jadi Pandemi

Pigai juga menambahkan poin (3) huruf (b) pasal 89 UU 39/1999 dalam pendapatnya.

Pasal tersebut berbunyi, "Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

Baca juga: Anies Baswedan: Pandangan Boleh Berbeda, tapi Menyangkut Keselamatan Kita Harus Bersatu

Dengan demikian, kata dia, maka 11 ​pelanggaran HAM sebagaimana hasil ​penyelidikan Komnas HAM gugur demi hukum.

Menurutnya, hal tersebut juga sesuai pasal 91(1) huruf b UU 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi, "Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan dihentikan apabila materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia."

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved