Rencana Revisi Permen ESDM soal PLTS Atap, Perlu Solusi Komprehensif Agar APBN dan PLN Tak Terbebani

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah perlu mencari jalan tengah untuk  alternatif dari rencana revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 49 Tahun 2018 tentang  penggunaan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap oleh konsumen PLN agar APBN dan PLN tidak terbebani.

Pendapat itu disampaikan Mukhtasor, Guru Besar Institut Teknologi 10 November Surabaya dan juga mantan Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014). 

Menurutnya, revisi Permen PLTS Atap yang mengubah rasio ekspor-impor listrik dari 65 persen menjadi 100 persen mengesankan bahwa berarti barang ditukar barang. 

Padahal listrik jika dititipkan harus bayar karena masuk ke jaringan PLN pada siang hari dan baru akan digunakan pada malam hari.

Baca juga: Faisal Basri: Beban Utang Pemerintah Lampaui Standar IMF, Ditambah Beban Bayar Bunga Tinggi

"Kalau di jaringan PLN harus bayar. Padahal salah satu misi BUMN itu untuk keuntungan. Kalau yang diuntungkan sebagian, maka tidak akan berlangsung lama,” kata Mukhtasor saat  menjadi narasumber di acara Curah Pendapat bertajuk 'Roadmap Pengembangan EBT di Indonesia'  yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S) secara virtual, Kamis (19/8/2021). 

Mukhtasor mengaku telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri ESDM yang mengusulkan untuk mencari jalan tengah. 

Pasalnya, PLTS Atap penggunaan mahal, namun pemakaian sedikit. Kondisi ini bisa membuat portofolio PLN tidak bagus.

“Persoalan di PLN justru kontribusinya bukan di PLN itu sendiri, tapi ada dari IPP (Independent Power Producer), sponsor dan lainnya. Untuk IPP feed in tarif maka harga akan naik dan ada risiko over supply,” katanya. 

Baca juga: Ganjar Dorong Pengembangan Proyek Geothermal Kawasan Dieng untuk Kemandirian Energi hingga Wisata

Menurut Mukhtasor, jika selisih harga listrik PLTS Atap dibayar oleh APBN itu akan membebani. 

Kalau asumsinya negara mampu, APBN harus dialokasikan untuk investasi EBT.