Komnas HAM Dinilai Tak Berwenang Selidiki TWK, Kuasa Hukum 75 Pegawai KPK: Pigai Memang Tidak Beres

Asfinawati menegaskan, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews.com
Asfinawati, kuasa hukum 75 pegawai KPK, menilai pernyataan Natalius Pigai yang menyebut Komnas HAM tidak berwenang menyelidiki proses alih status pegawai KPK, inkonsisten. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Asfinawati, kuasa hukum 75 pegawai KPK, menilai pernyataan Natalius Pigai yang menyebut Komnas HAM tidak berwenang menyelidiki proses alih status pegawai KPK, inkonsisten.

Untuk menunjukkan inkonsistensi tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini merujuk pemberitaan media nasional tentang laporan Brigadir Rudy Soik.

Laporan itu soal dugaan keterlibatan oknum petinggi Polda NTT dalam kasus perdagangan manusia yang ditangani Pigai pada 2014 silam.

Baca juga: Sebut Penyelidikan Komnas HAM Gugur Demi Hukum, Natalius Pigai: Pegawai Negara Tak Punya HAM

Dalam pemberitaan tersebut disebutkan, Pigai memimpin tim Komnas HAM mengunjungi Kapolda dan petinggi Polda NTT saat itu.

Usai rapat tertutup, Pigai mengatakan kunjungan timnya adalah untuk mempertanyakan dan mengontrol kinerja Polda NTT terkait penanganan kasus besar, terutama perdagangan manusia.

Saat itu disebutkan, Pigai menyatakan kepada jajaran Polda NTT, kasus utama harus dijalankan secara konsisten.

Baca juga: Menkes: Mungkin Kita Masih Hidup dengan Covid-19 Selama 5-10 Tahun Lagi, Bisa Juga Lebih Lama

Disebutkan juga, Pigai mengatakan telah menyampaikan kepada jajaran Polda NTT, Komnas HAM sudah melakukan gelar perkara terkait kasus yang dilaporkan Rudy.

"Jadi intinya Pigai ini pernah melakukan hal yang dia bilang tidak boleh dilakukan Komnas HAM kepada pegawai KPK," kata Asfinawati ketika dihubungi Tribunnews, Rabu (18/8/2021).

Asfinawati juga menunjukkan berita media nasional lain yang menyebutkan Pigai mengakui telah meneken surat perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam kasus "papa minta saham" pada 2015 silam.

Baca juga: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Mungkin Pandemi Lain akan Muncul di Zaman Anak dan Cucu Kita

Dalam berita tersebut, Pigai menyatakan surat yang ditekennya ditujukan untuk semua pihak yang berperkara.

Yakni, Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak M Riza Chalid.

"Posisi Setya Novanto yang dibela Pigai itu kan pelaku."

Baca juga: PPKM Diperpanjang Hingga 23 Agustus 2021, Waktu Santap di Warung Makan Ditambah Jadi 30 Menit

"Sedangkan pegawai KPK yang dinyatakan TMS kan korban."

"Jadi posisi Pigai ini memang tidak beres," kata Asfinawati.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved