PKS Bantu Warga Terdampak Covid-19 Melalui Gerakan Nasional 1,7 Juta Paket Sembako

PKS telah mendistribusikan sedikitnya 741.410 paket bantuan sembako dan dana bantuan Covid-19 senilai Rp 68,9 miliar

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri
Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri saat upacara peringatan Proklamasi RI di halaman kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (17/8/2021) pagi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Memeriahkan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membagikan 1,7 juta paket sembako untuk warga terdampak Covid-19

Paket sembako itu dibagikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke berbagai wilayah di Indonesia.

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri mengatakan sebagai komponen bangsa, pihaknya merasa perlu membantu masyarakat dengan menyalurkan bantuan lewat Gerakan Nasional 1,7 juta paket sembako. Dia berharap, bantuan itu dapat meringankan beban masyarakat yang kesejahteraannya merosot akibat pandemi Covid-19.

“Sejak awal merebaknya Covid-19 hingga saat ini, PKS telah mendistribusikan sedikitnya 741.410 paket bantuan sembako dan dana bantuan Covid-19 senilai Rp 68,9 miliar,” kata Salim.

Baca juga: Wahidin Halim dan BPN Janji Selesaikan Persoalan Tanah di Provinsi Banten

Baca juga: Awalnya Enggan Divaksin Karena Berita Miring Soal Vaksin. Setelah Ikut, Fitria Mengaku Lebih Tenang

Hal itu dikatakan Salim saat upacara peringatan Proklamasi RI di halaman kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (17/8/2021). Saat itu, PKS juga meresmikan Tim Respons Cepat Covid-19 yang telah dibentuk di seluruh struktur PKS di Indonesia.

Cucu Pahlawan Nasional Sayid Idrus Salim Al Jufri ini menambahkan, dana bantuan itu berasal dari pemotongan gaji anggota dewan dan pejabat publik para kader PKS. Termasuk, sumbangan anggota PKS dan para simpatisan.

“Di samping itu, jaringan PKS di seluruh Indonesia juga mengerahkan bantuan untuk korban bencana alam di NTT, NTB, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat,” ujar mantan Menteri Sosial RI periode 2009-2014 ini.

Selain memperkuat solidaritas sosial, kata Salim, PKS juga fokus mengadvokasi kebijakan publik. Namun seruan PKS, ahli kebijakan publik dan pakar kesehatan belum mendapatkan sambutan yang baik.

Pemerintah memilih fokus kepada pemulihan ekonomi nasional dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 dan memaksakan pengesahan UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Baca juga: Kriss Hatta Mengaku Tidak Jomblo Lagi dan Siap Nikah, Pacar Barunya Bernama Voke Victoria, Benarkah?

Baca juga: David Jacobs dan M. Fadli Memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia Ke-76 Dengan Penampilan Terbaik

"Bagi PKS, Perppu dan UU Cipta Kerja ini bukanlah solusi dalam mengatasi pandemi. Perppu dan UU Cipta Kerja ini hanya menguntungkan bagi kepentingan investor dan pengusaha besar yang banyak mendapatkan berbagai insentif fiskal dari pemerintah,” jelasnya.

Oleh karenanya, atas nama keadilan, kemanusiaan dan keselamatan jiwa rakyat Indonesia, PKS bersama elemen masyarakat sipil menolak disahkannya Perpu Nomor 1 tahun 2020 dan UU Cipta Kerja. PKS konsisten bersikap bahwa kunci sukses pemulihan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan pandemi.

“Semakin sukses Pemerintah mengendalikan pandemi, maka perekonomian nasional akan cepat pulih,” kata Salim.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved