Bansos Depok

Tak Ada Unsur Pidana, Polres Metro Depok Hentikan Penyelidikan Kasus Pemotongan Bansos BST

Polres Metro Depok menghentikan penyelidikan kasus pemotongan bansos BST di Beji, Depok. Penghentian ini, karena tak penuhi unsur pidana.

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Dodi Hasanuddin
Wartakotalive.com/Vini Rizki Amelia
Ilustrasi, Tak Ada Unsur Pidana, Polres Metro Depok Hentikan Penyelidikan Kasus Pemotongan Bansos BST. 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Tak ada unsur pidana, Polres Metro Depok hentikan penyelidikan kasus pemotongan bansos BST.

Polres Metro Depok akhirnya menghentikan kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial (BST) yang melibatkan Ketua RW 05 Kuseri.

Penghentian dilakukan setelah Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penyelidikan terhadap empat orang saksi salah seorang diantaranya adalah Kuseri.

Tak dilanjutkannya penyelidikan ke tahap penyidikan lantaran kepolisian menilai dugaan pemotongan BST yang sebesar Rp 50.000 dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terjadi di Kelurahan dan Kecamatan Beji, Kota Depok.

"Ketua RW05 Kuseri bukan merupakan pejabat penyelenggara negara sehingga dugaan tidak pidana korupsinya tidak terpenuhi," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heroes Baruno saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Layanan Mobil dan Motor Swab Antigen Keliling Layani Warga Kota Depok Secara Gratis

Yogen mengatakan, unsur lain yang tak terpenuhi adalah tindak pidana penggelapan.

Sebab, Kuseri tidak melakukan pemotongan langsung dana BST dari warga tetapi wargalah yang memberikan langsung dengan maksud menyumbang melalui kotak yang disediakan pengurus RT.

"Unsur penggelapannya juga tidak terpenuhi karena sebenarnya juru bayar Kantor Pos langsung yang memberikan dana BST Rp600 ribu utuh kepada KPM. Kemudian KPM sendiri yang memberikan sumbangan Rp 50 ribu dengan cara memasukkan ke kotak langsung," tuturnya.

Polisi juga tak bisa menjerat Kuseri dengan Pasal Pemerasan lantaran tidak ada unsur kekerasan sehingga memaksa warga agar menyumbangkan uang BST nya.

"Apalagi kemudian uang itu sudah dikembalikan, dan akhirnya Ketua RW sendiri harus nombok itu biaya perbaikan ambulan karena Ketua RW tidak mau memotong uang bansos warga untuk itu," urai Yogen.

Baca juga: Buku Nikah Sudah Ketinggalan Zaman, Kemenag Depok Ganti dengan Kartu Nikah Digital, Begini Caranya

Dari hasil keterangan empat orang saksi dan Kuseri, polisi mendapati bahwa saat pembagian dana BST kepada KPM RW05, Kelurahan Beji, Rabu (28/7) lalu, pihak Kantor Pos menyerahkan langsung BST tersebut sebesar Rp 600.000 kepada warga penerima yang mekanismenya melalui pengawasan Ketua RW dan masing-masing Ketua RT.

Usai menerima dana BST dari pihak Kantor Pos, warga (KPM) secara sukarela memasukkan sumbangan Rp50 kedalam kotak yang sudah disediakan dilokasi. 

Dengan demikian, bukan Ketua RW05 yang melakukan pemotongan sebagaimana pemberitaan yang meluas.

Akan tetapi pada kenyataannya, ada warga penerima manfaat yang keberatan dengan adanya kejadian tersebut yang kemudian viral di jagat media sosial.
 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved