PPKM Darurat

ITW Nilai Pemberlakuan Ganjil Genap Melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ITW Nilai Pemberlakuan Ganjil Genap Melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut Selengkapnya

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Rencana pemberlakukan ganjil genap (gage) dalam masa penerapan perpanjangan PPKM level 4 di wilayah Ibu Kota yang dimulai pada Kamis (12/8/2021) disoroti Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan.

Dirinya menilai penerapan gage pada masa PPKM secara langsung melanggar Pasal 133 Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 

"Karena mengabaikan waktu tertentunya. Penerapan Gage yang sebelumnya dibuat berdasarkan SK Gubernur, merupakan manajemen kebutuhan lalu lintas dengan tujuan utk mengurai kemacetan," kata Edison kepada Wartakotalive.com pada Rabu (11/8/2021).

"Di mana pelaksanaanya dilakukan di koridor atau kawasan tertentu dan pada waktu dan jalan tertentu," jelasnya.

"Tetapi kini digunakan untuk pencegahan penularan wabah virus Covid-19, dengan mengabaikan waktu tertentu seperti yang disebutkan dalam Pasal 133 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalin dan angkutan jalan. Jadi jelas ini adalah pelanggaran," tambah Edison.

Selain itu kata Edison, penerapan ganjil genap di masa pandemi, justru tidak sejalan dengan upaya pembatasan aktivitas dalam rangka memutus penyebaran dan penularan virus Covid-19.

"Sebab kebijakan ganjil genap akan menimbulkan kerumunan di stasiun dan terminal atau tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum.  Warga pemilik kendaraan dengan nomor polisi ganjil akan bergantian dengan pengguna kendaraan nomor polisi genap memenuhi terminal atau stasiun kereta api," paparnya.

Baca juga: Kasus Dugaan Prostitusi di Hotel G2, Plt Wali Kota Jaksel Masih Tunggu Hasil Penyelidikan Polisi

Oleh karena itu kebijakan ganjil genap kata Edison hendaknya tidak diterapkan selama pandemi belum berakhir. 

"Karena potensi menimbulkan klaster baru di terminal, stasiun dan tempat-tempat perhentian angkutan umum," kata dia.

Selain itu kebijakan ganjil genap dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruas lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas. 

"Itupun dilakukan dengan berdasarkan kriteria karena perbandingan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan kapasitas jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Sementara permasalahan ditengah pandemi adalah pembatasan aktivitas dan interaksi orang sebagai upaya menekan terjadinya penyebaran dan penularan virus Covid-19," katanya.

Baca juga: Pencabutan Izin Hotel G2, Disparekraf DKI Jakarta Tunggu Hasil Penyelidikan Polisi

Apalagi tambah Edison, pelaksanaan ganjil genap atau pembatasan lalu lintas, hanya dapat dilakukan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu. 

"Sementara ganjil genap diterapkan dari mulai pukul 06.00 sampai pukul 20.00 WIB. Tentu tidak sesuai amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Karena mengabaikan waktu tertentunya," katanya.

Seperti diketahui Ditlantas Polda Metro Jaya akan mulai menerapkan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Ibukota sebagai pengganti penyekatan 100 titik pada masa PPKM darurat dan PPKM Level 4. 

Penerapan ganjil-genap ini akan dimulai Kamis (12/8/2021) besok sampai tanggal 16 Agustus mendatang, selama masa perpanjangan PPKM Level 4. (bum)

Sumber: Warta Kota
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved