Abaikan Rekomendasi Ombudsman, BW Nilai Firli Bahuri Cs Hina dan Rendahkan Kehormatan KPK

BW mengatakan, sikap pimpinan KPK itu di luar etik dan keadaban seorang pimpinan lembaga penegak hukum.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) menilai sikap pimpinan lembaga antirasuah saat ini tak patut. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) menilai sikap pimpinan lembaga antirasuah saat ini tak patut.

Melalui surat keberatan atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LHAP), KPK mengabaikan rekomendasi Ombudsman terkait maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Ketua dan pimpinan KPK menunjukkan sikap pembangkangan pada hukum."

Baca juga: Minta Semua Pihak Bersatu Tangani Pandemi Covid-19, Moeldoko: Kritik Silakan, tapi Jangan Ngaco

"Hal ini tak hanya melanggar UU Ombudsman saja, tapi sekaligus juga menunjukan level integritasnya," kata BW melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/8/2021).

BW mengatakan, sikap pimpinan KPK itu di luar etik dan keadaban seorang pimpinan lembaga penegak hukum.

Dia melihat tindakan tersebut justru merendahkan institusi KPK itu sendiri.

Baca juga: Jokowi Bakal Targetkan Vaksinasi Covid-19 Hingga 5 Juta per Hari, Bidan Dikerahkan Jadi Vaksinator

"Kepemimpinan juga harus dibimbing oleh adab dan etik."

"Apa yang dilakukan ketua dan pimpinan KPK di luar etik dan keadaban seorang pimpinan lembaga penegakan hukum."

"Serta secara sengaja menghina dan merendahkan kehormatan institusi KPK sendiri," tutur BW.

Baca juga: Ray Rangkuti: Perlombaan Menuju 2024 Ada Dua Varian, Capres Baliho dan Capres Kinerja

Pimpinan KPK keberatan atas rekomendasi Ombudsman mengenai temuan maladministrasi pada penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Berikut ini 13 poin keberatan KPK:

Baca juga: Pedagang di Terminal Kampung Rambutan: Baru Kali Ini Saya Benar-benar Merasakan Susah Cari Uang

1. Pokok perkara yang diperiksa Ombudsman merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan Perkom KPK No 1 Tahun 2020 yang merupakan kompetensi absolute Mahkamah Agung dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan;

2. Ombudsman melanggar kewajiban hukum untuk menolak laporan atau menghentikan pemeriksaan atas laporan yang diketahui sedang dalam pemeriksaan pengadilan;

3. Legal Standing pelapor bukan masyarakat penerima layanan publik KPK sebagai pihak yang berhak melapor dalam pemeriksaan Ombudsman;

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved