Tes Wawasan Kebangsaan Dibilang Maladministrasi, KPK Kirim Surat Keberatan kepada Ombudsman

Menurut Ali, KPK sudah menyerahkan surat keberatan tersebut kepada Ombudsman.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan surat keberatan atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LHAP) Ombudsman, terkait maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan surat keberatan atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LHAP) Ombudsman, terkait maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Surat keberatan dilayangkan kepada Ketua Ombudsman Mokhammad Najih.

"Sudah," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Busyro Muqoddas: Ganti Cat Biru Pesawat Kepresidenan dengan Merah Ditinjau dari Aspek Apa?

Pernyataan Ghufron ini kembali ditegaskan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Menurut Ali, KPK sudah menyerahkan surat keberatan tersebut kepada Ombudsman.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, pagi ini surat keberatan KPK atas LHAP dimaksud sudah diserahkan kepada Ombudsman RI," ujarnya.

Baca juga: Balas Arteria Dahlan, Wasekjen Demokrat: SBY Beli Pesawat Kepresidenan Setelah 69 Tahun Tidak Punya

KPK keberatan atas temuan Ombudsman yang menyebut adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan TWK.

"Kami menyatakan keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan Ombudsman RI," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/8/2021).

Ghufron menyatakan, temuan Ombudsman yang menyebut adanya maladministrasi dalam pelaksanaan TWK tidak berdasar bukti dan hukum.

Baca juga: KISAH Anggota Polsek Pasar Rebo Positif Covid-19 Usai Sebulan Bertugas Jadi Vaksinator

Oleh karena itu, Ghufron menyebut pihak KPK akan mengirimkan surat keberatan tersebut kepada Ombudsman.

"Kami akan sampaikan surat keberatan sesegera mungkin besok pagi ke Ombudsman," ucap Ghufron.

Surat keberatan itu, kata Ghufron, merupakan bentuk respons KPK sebagaimana diatur dalam peraturan Ombudsman Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan.

Baca juga: Tahun Baru Islam 1443 Hijriah Tetap 10 Agustus 2021, Cuma Liburnya yang Digeser ke 11 Agustus

"Berdasarkan Pasal 25 ayat 6 b diatur bahwa dalam hal terdapat keberatan dari terlapor atau pelapor terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan (LHAP), maka keberatan disampaikan kepada ketua Ombudsman," jelas Ghufron.

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menyebut, setidaknya terdapat tiga dugaan pelanggaran yang ditemukan Ombudsman dalam proses TWK yang akan memecat 51 pegawai KPK per November 2021.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved