Breaking News:

Ada Data Ganda Penerima Bansos, Bantuan Bagi Sebanyak 99.450 Keluarga Penerima Manfaat Tertunda

Ariza mengatakan, setiap enam bulan sekali Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selalu melakukan memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos).

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
Tribunnews/Irwan Rismawan
Warga mengantre untuk mengambil uang bantuan sosial tunai atau BST di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa (20/7/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tercatat ada 99.450 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jakarta belum mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 600.000 untuk tahap lima dan enam (Mei dan Juni).

Hal itu terjadi lantaran data mereka ganda dengan data dari Kementerian Sosial RI. Atas masalah ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan telah berkirim surat kepada Menteri Sosial RI Tri Rismaharini (Risma) soal hal tersebut. Namun sampai sekarang, 99.450 KPM tersebut tak kunjung mendapatkan BST.

“Itu masih dalam pemadanan data. Ya, biasa dalam setiap tahun itu data harus dimutakhirkan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota DKI pada Kamis (5/8/2021).

Ariza mengatakan, setiap enam bulan sekali Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selalu melakukan memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos).

Dia meyakini, Kemensos juga melakukan hal serupa, sehingga bansos yang dikirim dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak ganda kepada KPM.

Baca juga: Ciptakan Kekebalan Komunal, Disperindag Kota Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 Khusus Pedagang Pasar

Baca juga: Konten Berujung Maut, Seorang Bocah di Cisauk Tewas Terlindas Truk Ketika Buat Konten Youtube

“Diselesaikan dulu, yang ganda dicek kembali. Selama ini tidak ada masalah dan kami tahun lalu sudah berkoordinasi juga dengan Kemensos jadi tidak ada masalah terkait pendataan,” ujar Ariza.

Menurutnya, koordinasi dengan Kemensos tidaklah sulit. Selain lokasi instansinya berdekatan, pemadananan data KPM menjadi prioritas pemerintah karena untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Di Jakarta kan tidak sulit melakukan pendataan karena jaraknya dekat semua terdata, dan yang ganda-ganda akan dicek kembali. Paling penting biasanya dipemutakhiran data apakah tadinya belum dapat nanti jadi dapat BST atau yang sudah dapat selama ini, karena ada peningkatan (kesejahteraan) jadi tidak dapat,” jelasnya.

Karena itulah, kata Ariza, 99.450 KPM belum mendapatkan BST dari DKI maupun Kemensos. Meski begitu, koordinasi antara Pemerintah DKI dengan Kemensos tetap berjalan dengan baik.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, pembagian BST di Jakarta dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Kemensos. Pemprov DKI menyalurkan BST kepada 1.007.379 KPM, sedangkan Kemensos kepada 738.000 KPM.

Baca juga: Pemprov DKI Kembali Perpanjang PPKM Level 4, Warga Diminta Selalu Bawa Sertifikat Vaksin Covid-19

Baca juga: Aliran Kali Krukut Meluap, Sejumlah Wilayah di Cilandak Kebanjiran

Namun sejauh ini Pemprov DKI baru menyalurkan BST kepada 907.000 KK sejak pekan lalu. 99.450 KK sisanya belum bisa dicairkan uangnya karena datanya ganda dengan milik Kemensos.

“99.450 KPM itu merupakan data double dari Kementerian Sosial, sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data,” kata Premi.

Hingga sepekan tidak ada kepastian data tersebut, Anies menyampaikan surat kepada Mensos Risma. Sebab perlu dipastikan siapa saja calon penerimanya dan alamat mereka.

“Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name, address, siapa saja yang menerima,” ujarnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved