Vaksinasi Covid 19
Banyak Orangtua Belum Setujui Anaknya Divaksin, Disdik Kota Bekasi Berupaya Berikan Kesadaran
Namun demikian, Inayatullah menjelaskan terdapat beberapa orang tua murid yang belum menyetujui anak-anaknya untuk divaksinasi.
Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI UTARA -- Vaksinasi anak di bangku SMP dan sederajat bukan merupakan syarat utama bagi pelajar untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT).
"Enggak juga (jadi syarat). Kalau dibilang wajib, berarti kan harus dong," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi, Inayatullah, saat ditemui di SMPN 21 Kota Bekasi, Bekasi Utara, Rabu (4/8/2021).
Pasalnya, siswa peserta vaksinasi harus mengantongi surat izin dari orang tua yang menandakan mereka diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Namun demikian, Inayatullah menjelaskan terdapat beberapa orang tua murid yang belum menyetujui anak-anaknya untuk divaksinasi.
"Ada yang enggak menyetujui, banyak juga. Mungkin kan apa, makanya saya mohon teman-teman berikan kesadaran bahwa vaksinasi meningkatkan imunitas kita," katanya.
Namun demikian, Kadisdik mengaharapkan agar orang tua murid mendorong anak-anaknya untuk memberi izin mengikuti vaksinasi agar masyarakat lebih cepat memperoleh kekebalan komunal atau herd immunity.
"Tapi kan diharapakan ikut, karena vaksin kan untuk meningkatkan imunitas. Tujuan vaksin kan untuk kesehatan, kami mengajak masyarakat dan ortu memberikan dukungan dan persetujuan kepada anaknya dan kalau dikatakan (vaksin) persyaratan untuk bisa masuk sekolah, tidak. Tapi diupayakan kalau bisa yang sudah divaksin melaksanakan tatap muka," tutur Inayatullah.
Apalagi, terdapat poin mengenai vaksinasi di lingkungan sekolah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.
"Walaupun dalam SKB 4 Menteri bahwa persyaratan tatap muka itu guru harus sudah divaksin, kemudian anak-anak juga. Alhamdulillah kalau guru itu sudah 80 persen nih, baik negeri maupun swasta. Kecuali yang komorbid," katanya.
Terkait kelanjutan Pembeajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) berbasis Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan (ATHB-SP), pihaknya masih harus menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
"Nah kalau pelaksanaan PTM terbatas, itu kan sebenarnya kebijakan pusat, secara umum kalau kami secara infrastruktur sudah siap ya untuk PTM, tapi dengan adanya PPKM darurat, disitu sudah sangat jelas, pembelajaran dari TK sampai perguruan tinggi dilaksanakan daring. Jadi harus kami patuhi," ungkap Inayatullah.
Baca juga: Kejar Target untuk 108 Ribu Siswa, Pemkot Bekasi Gelar Vaksinasi Anak Hingga Malam Hari