Breaking News:

Mensos Geram Ada Oknum Pendamping PKH di Tigaraksa Terjerat Hukum Gegara Ngemplang Dana Bansos

menetapkan 2 orang pendamping sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana bansos PKH di Kecamatan Tigaraksa,

Editor: Ichwan Chasani
Dok. Humas Kemensos
Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bahrudin dan jajarannya saat menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (3/8/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Menteri Sosial Tri Rismaharini merasa geram dengan adanya oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjerat hukum gegara menyalahgunakan dana bantuan sosial PKH di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

“Tindakan oknum pendamping PKH itu tidak bisa ditoleransi, karena kan mereka sudah diberikan gaji. Jadi tidak bisa melakukan pemotongan dengan alasan apapun,” tandas Mensos Risma dalam jumpa pers di Kementerian Sosial, Selasa (3/7/2021).

Menurut Mensos Risma, kasus-kasus penyalahgunaan dana bansos sudah banyak ditangani oleh aparat penegak hukum, baik oleh Bareskrim Polri maupun Kejaksaan. “Namun tidak mudah. Sebab banyak yang harus diperiksa, dan butuh SDM dan waktu yang banyak,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bahrudin menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang telah menetapkan 2 orang pendamping sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana bansos PKH di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

“Modusnya adalah dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oknum Pendamping PKH mencairkan dana di ATM dan memotong sebagian uang milik KPM karena mengetahui PIN KKS,” terangnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bahrudin saat menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (3/8/2021).
Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bahrudin saat menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (3/8/2021). (Dok. Humas Kemensos)

Bahrudin menambahkan, tersangka mendampingi KPM PKH yang berada di 4 desa di Kecamatan Tigaraksa dalam rentang waktu tahun 2018-2019.

“Dari dana yang seharusnya diterima/menjadi hak KPM, memang yang dikuasai hanya kisaran Rp50.000-100.000 ribu, namun secara akumulatif menjadi besar,” imbuhnya.

Diperkirakan penyidik, 2 tersangka tersebut telah menguasai sekitar Rp 800.000.000-an untuk 4 desa yang menjadi wilayah binaan mereka. Selama penyaluran program dalam periode 2018-2019 kerugian total diperkirakan sebanyak Rp3,5 miliar.

Bahrudin juga menjelaskan bahwa Kejari Kabupaten Tangerang kini tengah memeriksa 4.000 – an saksi untuk mengungkap lebih luas kasus-kasus serupa di wilayah tugasnya. Selain karena banyaknya pihak yang harus dimintai keterangan, dan situasi PPKM, maka proses hukum membutuhkan waktu.

“Namun Kejari  Kabupaten Tangerang sudah memutuskan ada tim jaksa yang khusus memeriksa kasus ini, tidak dibebani kasus lain. Tim tersebut memeriksa 60-70 saksi sehari, dengan cara jemput pake bus, bisa 5-6 bus/hari,” bebernya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved