Breaking News:

Vaksinasi Covid19

Epidemiolog FKM UI Dukung Kebijakan Anies yang Jadikan Vaksin Covid-19 Sebagai Syarat Berkegiatan

Epidemiolog Dukung Kebijakan Anies yang Jadikan Vaksin Covid-19 Sebagai Syarat Berkegiatan. Berikut Alasannya

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Tribunnews.com
Satgas vaksin maritim TNI AL menyerbu Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu untuk menyuntikan vaksin Covid-19 kepada wargam Sabtu (24/7/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Epidemiolog mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menjadikan vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi berkegiatan di Ibu Kota.

Langkah itu dinilai baik, karena vaksin dapat mengurangi tingkat keparahan dan kematian warga bila mereka terpapar Covid-19.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat yang belum divaksin, karena begitu mudah dan banyaknya sentra-sentra vaksin di Jakarta.

Dia menilai, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya melindungi dan menjaga keselamatan warganya sendiri.

Baca juga: Kasus Dugaan Prostitusi Hotel G2, Plt Wali Kota Jakarta Selatan: Tidak Kita Tolerir

Kata dia, aktivitas di luar rumah yang memungkinkan adanya interaksi dengan orang lain sangat rentan terpapar Covid-19.

Karenanya, kebijakan vaksinasi sebagai syarat berkegiatan dinilainya sangat baik.

"Kita semua bisa beraktivitas dengan lebih aman. Siapapun yang beraktivitas di Jakarta harus sudah divaksin. Mau penduduk di Jakarta, mau satu jam di Jakarta semua harus sudah divaksin. Meski sudah divaksin, prokes ketat tetap harus dilakukan. Saya mendukung diterbitkan SK ini,” katanya.

Pandu mengatakan, vaksinasi sebagai syarat administrasi sebetulnya sudah berlaku bagi pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan angkutan umum. Misalnya pesawat terbang, kereta api, bus AKAP dan kapal laut.

“Secara nasional syarat vaksin untuk aktivitas tertentu di luar ruangan sudah ada sebagai upaya perlindungan diri dan orang lain,” jelasnya.

Baca juga: Gandeng Polisi, Satpol PP Jaksel Dalami Kasus Dugaan Prostitusi Berkedok Pijat di Hotel G2

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadikan vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi berkegiatan di Ibu Kota. Langkah ini dilakukan untuk melindungi warganya, karena vaksinasi dapat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity dari paparan Covid-19.

“Jangkauan yang sudah tervaksin sudah sampai 7,5 juta orang, maka kami memutuskan vaksin menjadi bagian dari tahapan untuk kegiatan masyarakat,” kata Anies yang dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu (31/7/2021).

Anies merinci berbagai aktivitas yang mengharuskan divaksin seperti kegiatan ekonomi, keagamaan dan sosial-budaya.

Para pelaku yang berkegiatan di sektor tersebut harus mendapatkan vaksin Covid-19, dimulai dari karyawan hingga pengunjung/ pembeli.

“Misalnya tukang cukur mau buka di rumah boleh, tapi tukang cukurnya harus divaksin dulu dan yang mau cukur harus sudah divaksin. Kemudian warung (makan) restoran mau buka boleh, tapi karyawannya vaksin dulu yang mau makan di restoran juga harus sudah divaksin," jelas Anies.

"Kantor-kantor non-esensial mau buka boleh tapi harus sudah divaksin,” tambahnya. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved