Breaking News:

Virus Corona

Pengamat Sebut Akibat APBN Kritis, Indonesia Berpotensi Alami Krisis

Didik J. Rachbini mengatakan, setidaknya terdapat 4 hal yang membuat kondisi APBN menjadi semakin kritis.

Editor: Mohamad Yusuf
Warta Kota/Henry Lopulalan
(Ilustrasi) Indonesia berpotensi mengalami krisis akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai dalam posisi kritis. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAIndonesia berpotensi mengalami krisis akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai dalam posisi kritis.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini mengatakan, setidaknya terdapat 4 hal yang membuat kondisi APBN menjadi semakin kritis.

Faktor pertama, terjadinya defisit primer yang semakin melebar.

Baca juga: Mengintip Perkiraan Gaji Wakil Komisaris BRI, Posisi yang Ditinggalkan Rektor UI Ari Kuncoro

Baca juga: Ketika Oknum Satpol PP, Dishub hingga BPBD Kompak Pungli ke Sopir Truk Modus Surat Vaksin Covid-19

PILU, Suami Istri Ini Terpaksa Jual Panci hingga Rice Cooker untuk Beli Beras Akibat Terdampak PPKM

Defisit primer adalah selisih atau postur dasar antara penerimaan dan pengeluaran negara, tanpa utang.

Didik mengatakan, akan terlihat semakin tidak sehat apabila defisit semakin lebar dan tidak terkendali.

Kemudian faktor kedua yang membuat APBN mengalami kondisi kritis adalah membengkaknya utang.

Didik melihat, rasio utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo jauh mengalami peningkatan yang cukup signifikan,  jika dibandingkan dengan Presiden-Presiden di era sebelumnya.

“Rasio utang dari jaman Gus Dur, Megawati, kemudian SBY itu diturunkan supaya sehat. Tapi mulai 2014 tidak sehat. Rezim pencipta utang namanya,” ujar Didik dalam diskusi secara virtual, Minggu (1/8/2021).

“APBN ini akan menjadi pintu krisis. Kalau tidak hati-hati (mengelolanya),” sambungnya.

Faktor ketiga yang membuat APBN menjadi semakin kritis adalah dana yang mengendap dan bocor di berbagai daerah.

Menurut Didik, mengendapnya dana APBN yang telah dialokasikan di daerah-daerah, dikarenakan tidak berjalannya kegiatan-kegiatan di daerah tersebut imbas adanya pandemic Covid-19.

Kemudian faktor keempat adalah, adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN dan juga termasuk pembiayaan untuk BUMN yang sakit.

Baca juga: CATAT! Terbitkan Aturan PPKM Level 4, Anies: Pasar Buka hingga Pukul 13.00, Swalayan Sampai 20.00

Baca juga: HATI-HATI! Penggunaan Narkoba di Tengah Pandemi Meningkat 45.227 Kasus, Pengedar Manfaatkan Situasi

Baca juga: Hasil Tes PCR Tetap Positif Setelah 2 Minggu, Perlukah Tes Ulang? Berikut Penjelasan dari WHO

“Pembiayaan PMN ini tidak besar banget, tapi ini cukup mengganggu. Mestinya efisiensi ini harus dilakukan,”pungkas Didik.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga semester I 2021 mencapai Rp283,2 triliun. Angka tersebut setara dengan 1,72 persen dari PDB.

Sementara itu, Kementerian Keuangan memprediksi, APBN 2021 masih akan mengalami defisit hingga Rp1.006,4 triliun.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved