Breaking News:

Soal Potongan Rp 50.000, Camat Beji: BST Untuk Warga Kurang Mampu, Bukan Perbaikan Ambulans!

Camat Beji meminta potongan Rp 50.000 dikembalikan ke warga. BST merupakan bantuan bagi warga dan tidak boleh dipotong dengan alasan apapun.

Warta Kota/Muhammad Azzam
Ilustrasi. Warga sedang antre bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di kantor Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Kamis (29/7/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Pelaksana Tugas (Plt) Camat Beji Hendar Fradesa dengan tegas meminta pengurus lingkungan setempat yang dikabarkan telah melakukan pemotongan Rp 50.000 terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterima warga di wilayah RW 05, Kelurahan/Kecamatan Beji, Kota Depok.

Sejak viralnya kasus dugaan pemotongan dana bansos itu, Hendar mengatakan pihaknya langsung menelusuri dan mengambil langkah konkrit untuk meminta dana warga yang dipotong itu untuk segera dikembalikan.

Hendar pun menyayangkan adanya peristiwa yang menghebohkan dunia maya. Pertemuan langung digelar dengan pihak terkait agar segera terselesaikan. 

Baca juga: Malamnya Dikumpulkan, Ini Komentar Warga Beji Depok Soal Pemotongan Dana Bansos BST Rp 50.000

“Saya langsung berkoordinasi dengan Lurah Beji agar bertemu dengan pengurus lingkungan di RW 05. Telah disepakati dana akan dikembalikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 28-29 Juli 2021,” kata Hendar dalam keterangan resminya, Kamis (29/7/2021).

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga memberikan edukasi kepada para pengurus RT/RW terkait aturan Bansos. 

Salah satu aturannya yakni tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan dengan alasan apapun. 

Baca juga: Sidak Pembagian BST di Tangerang, Mensos Risma Terkejut Ada Penerima Bansos Dimintai Uang Kresek

“Terkait ambulans, itu mobil hibah dari salah seorang warga dan memang dalam keadaan kurang baik sehingga perlu perbaikan. Namun, kebijakan untuk melakukan pemotongan dana bansos tidak boleh dengan alasan apapun,” akunya. 

Dana yang dipotong dari para pengurus RT/RW setempat dikatakan Hendar masih utuh dan belum digunakan. Uang tersebut pun akan segera dikembalikan. 

Hendar lantas mengingatkan kembali kepada semua pihak bahwa pendistribusian dana bansos harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Baca juga: Mensos Risma Sebut Realisasi Penyaluran BST di Luar Pulau Jawa Sudah di Atas 80 Persen

“Berkaca dari beberapa kasus yang pernah terjadi, kami mengingatkan kepada siapapun yg terlibat dalam pendistribusian Bansos, harus sesuai dengan aturan yg telah ditetapkan,"

"Kami menghimbau untuk tidak ada pemotongan atau pengurangan nilai Bansos dengan alasan apapun,” paparnya.

Di kemudian hari, Hendar mengharapkan para pihak yang bertanggung jawab untuk dapat melakukan tindakan pencegahan. Dengan begitu, tidak terjadi lagi kejadian serupa.

Baca juga: Berikut Sederet Bantuan dari Pemerintah untuk Warga Terdampak PPKM Level 4 di Masa Pandemi Covid-19

“Dalam penyaluran Bansos, kami pihak kecamatan dan kelurahan sama sekali tidak terlibat. Menurut  kami seharusnya bantuan tersebut diantar langsung ke KPM (keluarga penerima manfaat) untuk menghindari peluang terjadinya pemotongan dan kerumunan saat PPKM Darurat,"

"Penyalur bisa door to door ke rumah warga sedangkan pengurus lingkungan hanya menunjukkan  rumah KPM,” tuturnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved