Korupsi

Mandek, Pelapor Kasus Dugaan Korupsi Dinas Damkar Kota Depok Khawatir Kasus Menguap

Kasus Dugaan Korupsi Dinas Damkar Kota Depok Mandek, Pelapor Khawatir Kasus Menguap. Berikut Alasannya

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Sandi, Petugas Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, mem-posting foto berisi protes terhadap dugaan korupsi di instansinya. Pembongkar kasus korupsi dipanggil Itjen Kemendagri Kamis (15/4/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pelapor dugaan korupsi di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Sandi Butar Butar merasa kecewa dengan perkembangan kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok itu.

Sandi mengaku dirinya menaruh tanda tanya besar tentang kelanjutan dari kasus yang heboh sejak April 2021 lalu.

Sebab, sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, kasus yang sudah masuk tahapan pemanggilan sejumlah orang mandek, termasuk Kepala DPKP Kota Depok Gandara.

Baca juga: Tidak Kunjung Jera, Hotel G2 Kembali Tawarkan Belasan Terapis Siap Dibooking di Tengah Masa PPKM

Sandi khawatir bila kasus yang berawal dari kehebohan di jagat maya ini menguap begitu saja alias tidak tuntas.

Pegawai honorer di DPKP ini pun mengaku kasus tersebut turut memertaruhkan nasibnya terkait kebenaran yang coba diungkapnya.

"Kasus Damkar di Kejaksaan bagaimana ya? Ilang," papar Sandi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (29/7/2021).

Laporan yang dilakukannya itu pun diakui Sandi membuat dirinya mendapat surat peringatan (SP) dari instansi yang selama ini menjadi tempatnya mencari nafkah.

Baca juga: Passing Grade CPNS 2021 Dinaikkan, Ini Minimal Jumlah Soal Benar Agar Lolos SKD

Sandi melaporkan bahwa adanya dugaan korupsi terhadap pengadaan sepatu PDL tahun anggaran 2018 dan pemotongan uang insentif Covid-19 penyemprotan cairan disinfektan sebesar Rp 850 ribu per orang tahun 2020 pada dinas tersebut.

Sejak pertama kali bergulir dan ditangani, Kejari Depok telah mendengar keterangan dari sekitar 60 orang untuk mengorek informasi terhadap adanya dugaan rasuah di tubuh DPKP.

Selain Kepala DPKP Kota Depok, Kejari telah memanggil 2 kepala bidang, kasie, bendahara, staf surat menyurat kadis damkar, kontraktor, staf ASN BKD Depok serta 30-an tenaga honorer Dinas Damkar Depok.

Baca juga: Sandiaga Uno Minta Pelaku Usaha Parekraf Tebar Harapan untuk Bangkit Bersama Lewati Badai Pandemi

Terhentinya sementara proses pemeriksaan disebabkan terperiksa yakni Gandara dan sejumlah Jaksa Penyelidik Seksi Pidsus Kejari Depok terinfekai Covid-19.

Saat ini, kondisi mereka sudah membaik namun pemeriksaan belum bisa dilanjutkan lantaran terbentuk PPKM Level 4.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan, sedianya kasus tersebut akan kembali dilanjutkan proses penyelidikannya setelah PPKM Level 4 selesai.

"Belum dapat kabar kelanjutannya gimana dari Seksi Pidsus. Ini kan sedang PPKM level 4 kita masih fokus di pendampingan penerapan PPKM dulu," ujar Herlangga pada Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Pulihkan Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja, Sandiaga Uno Minta Pelaku Parekraf Patuhi PPKM Level 4

Namun demikian, Herlangga mengatakan bahwa seharusnya kasus tersebut sudah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

"Harusnya sih udah naik. Bentar lagi lah, sabar," akunya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved