KontraS Minta Dua Anggota TNI AU yang Injak Kepala Warga Merauke Papua Diadili di Peradilan Umum

Andi memandang jika proses peradilan hanya dilakukan secara internal atau peradilan militer, maka dikhawatirkan adanya tindak ketidakadilan.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota
Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Rezaldi menilai, proses peradilan militer kerap kali melindungi para pelaku anggota militer yang melakukan tindak kejahatan. 

"Serda A dan Prada V telah ditetapkan sebagai tersangka tindak kekerasan oleh penyidik."

Baca juga: Fraksi PAN Minta Fasilitas Hotel Isoman Anggota DPR Dibatalkan, Lebih Baik Bantu Obat dan Sembako

"Saat ini kedua tersangka menjalani penahanan sementara selama 20 hari, untuk kepentingan proses penyidikan selanjutnya," jelas Indan ketika dikonfirmasi, Rabu (28/7/2021).

Indan berharap semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berjalan sesuai aturan hukum di lingkungan TNI, untuk menetapkan sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada kedua tersangka.

"Saat ini masih proses penyidikan terhadap kedua tersangka, tim penyidik akan menyelesaikan BAP, dan nantinya akan dilimpahkan ke Oditur Militer untuk proses hukum selanjutnya," terang Indan.

Danlanud dan Dansatpom JA Dimara Dicopot

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mencopot Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto, Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Johannes Abraham Dimara di Merauke, Papua.

Hadi juga memerintahkan Fadjar mencopot jabatan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud setempat.

Ia memerintahkan hal tersebut terkait aksi kekerasan yang dilakukan dua oknum TNI AU di Merauke, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Menurun, Wagub DKI: Kita Tidak Boleh Berpuas Diri

"Saya sudah memerintahkan KSAU untuk mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satuan Polisi Militernya-nya."

"Jadi saya minta malam ini langsung serah-terimakan (jabatan)."

"Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu," kata Hadi ketika dikonfirmasi, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Satgas: Jika Sektor yang Sudah Dibuka Tak Taat Protokol Kesehatan, Maka Perlu Dibatasi Lagi

Ia menjelaskan keduanya dicopot karena tak dapat membina anggotanya.

Hadi juga mengungkapkan dirinya marah dengan sikap dua oknum Satpom AU yang tak peka dan melakukan kekerasan terhadap penyandang disabilitas.

"(Alasan pencopotan) Karena mereka tidak bisa membina anggotanya."

Baca juga: Anggota DPR Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Aktivis 98: Bukannya Bantu, Malah Jadi Penikmat Bantuan

"Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu?"

"Itu yang membuat saya marah," ucap Hadi. (Rizki Sandi Saputra)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved