Breaking News:

KontraS Minta Dua Anggota TNI AU yang Injak Kepala Warga Merauke Papua Diadili di Peradilan Umum

Andi memandang jika proses peradilan hanya dilakukan secara internal atau peradilan militer, maka dikhawatirkan adanya tindak ketidakadilan.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota
Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Rezaldi menilai, proses peradilan militer kerap kali melindungi para pelaku anggota militer yang melakukan tindak kejahatan. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta dua anggota TNI AU yang menginjak kepala seorang warga di Merauke, Papua, diadili di peradilan umum.

"Jadi karena ada dugaan ini merupakan bagian dari tindak pidana, maka pelakunya itu harus diproses melalui peradilan umum," kata Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Rezaldi saat dikonfirmasi, Rabu (28/7/2021).

Andi memandang jika proses peradilan hanya dilakukan secara internal atau peradilan militer, maka dikhawatirkan adanya tindak ketidakadilan.

Baca juga: Dua Oknum Anggota TNI AU Injak Kepala Warga Papua, Danlanud dan Dansatpom JA Dimara Dicopot

Kata dia, proses peradilan militer kerap kali melindungi para pelaku anggota militer yang melakukan tindak kejahatan.

Itu didasari beberapa kali pihaknya mendampingi seseorang yang menjadi korban, kerap kali hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding.

"Jadi kalau misalkan anggota TNI-nya atau anggota prajurit TNI di proses peradilan militer, seringkali hukuman yang diberikan itu tidak berat dan cenderung ada upaya melindungi anggota nya," tutur Andi.

Baca juga: Anggota DPR Difasilitasi Hotel untuk Isoman, PHRI Jakarta: Tak Banyak Menolong

Dirinya meyakini jika kedua anggota TNI AU yang menginjak kepala seorang warga di Papua hanya diadili melalui peradilan militer, maka tidak akan ada efek jera nantinya.

Atas dasar itu, dirinya mendorong agar proses hukum dijalani di peradilan umum.

Terlebih saat kejadian tersebut, kata dia, kedua anggota TNI AU itu sedang tidak dalam tugas atau di luar perintah kedinasan.

Baca juga: Hukuman Djoko Tjandra Disunat Setahun, Komisi Yudisial Kaji Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

"Kalau dari segi hukum sebenernya sudah memungkinkan, bahwa di Undang-undang TNI sudah mengamanatkan jika ada anggota TNI atau prajurit TNI yang melakukan tindak kejahatan atau pidana, itu harus tunduk di peradilan umum," tuturnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved