Breaking News:

PPKM Darurat

Pengamat Ekonomi Minta Pemerintah Waspadai Fenomena Masyarakat yang Jual Perhiasan Emas

Pengamat Ekonomi Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan fenomena masyarakat yang menjual perhiasan emas saat ini, tanda ekonomi buruk.

Penulis: Gilbert Sem Sandro | Editor: Valentino Verry
warta kota/gilbert sem sandro
Situasi antrean masyarakat yang menjual perhiasannya di Toko Mas Terang Jaya untuk mencukupi kebutuhan hidup selama masa PPKM Level 4. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Pengamat Ekonomi Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan fenomena masyarakat yang menjual perhiasan emas saat ini, tanda ekonomi buruk.

Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com, pada masa perpanjangan PPKM Level 4 ini terjadi penjualan barang berharga seperti di Toko Mas Terang Jaya, Pasar Anyar Tangerang.

Baca juga: Viral Pengusaha Jusuf Hamka Ditipu Bank Syariah, Polisi: Sudah Kami Sidik

Menurut Bhima, penyebabnya adalah banyak masyarakat yang sudah tidak memiliki penghasilan selama masa PPKM, sehingga memilih menjual hartanya agar bisa bertahan hidup.

"Sekarang ini berbagai cara dilakukan masyarakat untuk tetap mencukupi kebutuhan hidup,” ujarnya, Rabu (28/7/2021).

“Mulai dengan menjual motor, menggadaikan sertifikat rumah dan memang yang paling cepat cair sekarang itu, menjual perhiasan khususnya aset emas, apalagi emas batangan,” lanjutnya. 

“Padahal harga jual perhiasan jauh lebih rendah dari emas batangan," imbuh Bhima.

Bhima mengkhawatirkan apabila nantinya kebijakan PPKM kembali diperpanjang pemerintah, maka tidak sedikit masyarakat yang akan jatuh di bawah garis batas kemiskinan.

Baca juga: Dhany Sukma Adakan Program Dasa Wisma untuk Cegah Kematian Pasien Isoman

"Karena kondisi begini masyarakat susah mencari penghasilan, tetapi pengeluaran tetap harus di lakukan, itu yang berbahaya. Semakin lama masyarakat akan semakin terdesak," kata Bhima.

Ia menghimbau, bahwa pemerintah perlu melakukan langkah yang serius dan fokus menangani kasus seperti ini. 

Salah satu yang dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah adalah dengan memberikan dana Bantuan Sosial (Bansos).

Menurutnya, dana bansos sebesar Rp 300.000 per bulan, tidak cukup menutupi pengeluaran masyarakat tersebut.

Idelanya, dana bansos yang diberikan sebesar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta.

Baca juga: Pakar Hukum Sebut Keputusan Dewas Terhadap Pimpinan KPK Terkait Pelaksanaan TWK Sudah Sesuai UU

"Pencairan dananya juga harus dipercepat, dengan koordinasi yang baik dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar lebih optimal," tuturnya.

Jika kebijakan PPKM ketat nantinya kembali diperpanjang pemerintah, Bhima memperkirakan tren menjual aset akan diikuti oleh masyarakat dengan kondisi serupa di wilayah lainnya.

"Kalau situasi ini belum membaik, akan semakin banyak masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah yang ikut menjual perhiasannya untuk menutupi beban pengeluaran. Bahkan bukan tidak mungkin, tren ini bertahan sampak akhir tahun nanti," tandasnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved