Breaking News:

Pegawai KPK

Pakar Hukum Sebut Keputusan Dewas Terhadap Pimpinan KPK Terkait Pelaksanaan TWK Sudah Sesuai UU

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar, Profesor Agus Surono, mengatakan kebijakan pimpinan KPK yang melakukan TWK pada pegawai adalah sah.

Editor: Valentino Verry
Pakar Hukum Sebut Keputusan Dewas Terhadap Pimpinan KPK Terkait Pelaksanaan TWK Sudah Sesuai UU
UAI.ac.id
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Agus Surono, menyatakan TWK yang dilakukan KPK kepada pegawainya sudah sah dan mengikat.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar, Profesor Agus Surono, mengatakan kebijakan pimpinan KPK yang melakukan tes wawasan kebangsaan (TWK) pada pegawainya adalah sah.

Menurut Agus, TWK merupakan instrumen yang sesuai Perdewas Nomor 2/2020, serta tidak melanggar asas dan norma dalam beberapa peraturan perundang-undangan, ketika terjadi peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Eks Penyidik Robin Ubah Keterangan, KPK Cari Bukti Kronologi Persekongkolan

Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK, terkait tidak cukup bukti adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh Pimpinan KPK, termasuk juga diduga dilakukan oleh Ketua KPK tentang pelaksanaan TWK.

Di mana sebelumnya dilaporkan oleh beberapa pegawai KPK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Agus mengupas beberapa peristiwa yang tidak menunjukkan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.

Antara lain, seluruh materi Asesmen Wawasan Kebangsaan dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf g Kontrak Swakelola antara KPK dengan BKN Nomor 98 Tahun 2021, Nomor 451 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Pimpinan KPK tidak ikut dalam menyusun materi pertanyaan TWK tersebut.

"Kemudian Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021 merupakan tindak lanjut hasil Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN,” katanya, Rabu (28/7/2021).

“Dan ketentuan mengenai Tes Wawasan Kebangsaan diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Perkom No. 01/2021, di mana desain pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN diatur dalam UU Nomor 19/2019, PP Nomor 41/2020 dan Perkom 1/2021," imbuh Agus.

Baca juga: KPK Pastikan Telusuri Penerimaan Gratifikasi Rp 8 Miliar Nurdin Abdullah

Menurut Agus, pimpinan KPK telah melakukan upaya melalui rapat koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB pada 25 Mei 2021, yang pada pokoknya tetap mengupayakan agar pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tetap diangkat menjadi pegawai ASN.

Setelah itu, tindak lanjut hasil asesmen TWK dalam rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN tanggal 25 Mei 2021 dan ditandatangani oleh seluruh Pimpinan KPK, Menteri PAN RB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, Ketua LAN serta Kepala KASN. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved