Breaking News:

Bantuan sosial

Mensos Risma Gunakan Tiga Jurus Strategis untuk Tutup Celah Korupsi Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap tiga langkah strategis untuk menghindari atau menutup celah korupsi dalam penyaluran bantuan sosial

Dok. Humas Kemensos
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap tiga langkah strategis untuk menghindari atau menutup celah korupsi dalam penyaluran bantuan sosial. 

Wartakotalive.com, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap tiga langkah strategis untuk menghindari atau menutup celah korupsi dalam penyaluran bantuan sosial.

Risma mengatakan langkah pertama adalah melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.

"Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos," ucap Risma melalui keterangan tertulis, Senin (26/7/2021).

Kemudian langkah kedua memperbaiki mekanisme penyaluran bansos.

Dalam penyaluran bantuan sosial yang eksisting, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui mekanisme non tunai.

PKH, dan BPNT, penyaluran bantuannya melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Sementara BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” kata Risma.

Langkah ketiga adalah dengan melibatkan dukungan teknologi berbasis digital.

Kemensos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.

“Saya sudah dapat ijin BI, OJK dan akan dibantu oleh anak-anak muda dari Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi. Nanti dengan aplikasi itu, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain," ujar Risma.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved