Virus Corona

DPR Minta Ruang ICU Khusus dan RS Covid-19 Istimewa, Akademisi: Contohlah Bupati Bekasi Eka Supria

DPR sama saja telah melukai rakyat jika benar-benar meminta adanya fasilitas ICU khusus dan RS Covid-19 istimewa untuk para pejabat negara.

Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau
Akademisi Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dr Wiwik Sri Widiarty, SH, MH mengatakan, harusnya DPR mewakili dan menampung aspirasi rakyat. 

WARTAKOTAlive, SEMANGGI -- Akademisi Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dr Wiwik Sri Widiarty, SH, MH menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sama saja telah melukai rakyat jika benar-benar meminta adanya fasilitas ICU khusus dan Rumah Sakit (RS) Covid-19 istimewa untuk para pejabat negara.

"Harusnya DPR mewakili dan menampung aspirasi rakyat. Kalau dia minta jatah ICU khusus dan minta rumah sakit Covid-19 khusus untuk pejabat negara, itu artinya mereka sama saja menyakiti hati rakyat," kata Wiwik, Minggu (25/7/2021).

Pernyataan Wiwik tersebut, menanggapi usulan Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay yang meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyediakan ruang ICU khusus untuk anggota DPR yang terpapar Covid-19. 

Video: Blusukan Presiden Jokowi, Obat Covid-19 Kosong, Jokowi Telepon Menkes

Selain itu Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Rosaline Irene Rumaseuw, juga menyampaikan keinginan agar pemerintah membangun rumah sakit Covid-19 khusus untuk kalangan pejabat negara.

Wiwik menegaskan bahwa agggota DPR harusnya bisa mengambil simpati rakyat di masa pandemi saat ini dan bukannya mengusulkan kepentingan golongan mereka.

Dosen pascasarjana Fakultas Hukum UKI itu membeberkan dasar hukum bahwa pejabat negara tidak bisa meminta hal khusus terkait hal itu.

Baca juga: DPR Ingatkan Pemerintah, Waspadai Dua Hal Dampak Krisis Akibat Pandemi Covid-19

Baca juga: Ajukan 7 Persyaratan Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Anggota DPR: Presiden Pimpin Langsung

Yang pertama, katanya, yakni UUD 45 mengatur pejabat negara mulai Presiden, DPR, MPR, MK, MA, BPK dan lainnya.

Lalu, jelas Wiwik, dasar hukum berikutnya adalah Peraturan Presiden (Perpres), Nomor 12, Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 

Pasal 1 Perpres, dinyatakan bahwa di situ tidak disebutkan pejabat negara mendapat fasilitas rumah sakit atau ICU untuk pasien (di masa pandemi Covid-19) yang berbeda dengan peserta jaminan kesehatan lainnya.

"Artinya semua peserta jaminan kesehatan itu sama dengan pejabat negara. Pejabat dan tidak pejabat sama saja hak mendapat fasilitas kesehatannya. Jadi, anggota DPR jangan minta yang aneh-aneh," katanya.

Baca juga: Kirim Surat kepada Fraksi, Sekjen PAN Sumbangkan Semua Gajinya di DPR untuk Warga Terdampak Covid-19

Selain itu kata Wiwik, di Perpres tersebut, yaitu di Pasal 1, angka 15 disebutkan bahwa  peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing, pekerja, buruh dan lainnya yang mendapat jaminan kesehatan.

"Artinya, tidak ada klausul pejabat diistimewakan dari pekerja lain. Makanya, tidak boleh anggota DPR minta ICU khusus dan rumah sakit istimewa untuk mereka," katanya.

Menurut Wiwik, kalau ada parpol lain bersedia menerima usulan PAN, maka harus dibuatkan aturan lain. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved