Breaking News:

Bantuan Sosial Tunai

BST tak Tepat Sasaran, Pemkot Bekasi Klaim Telah Lapor DTKS Terbaru ke Kemensos

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjelaskan pihaknya telah memberikan DTKS yang diperbaharui, untuk cegah penyaluran BST tak tepat sasaran.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Valentino Verry
Instagram/@mastriadhianto
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, menyatakan pihaknya telah menggunakan data kependudukan yang telah diperbaharui dalam penyaluran BST. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan pihaknya telah memberikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang diperbaharui kepada Kementerian Sosial.

Hal itu dikatakannya untuk menanggapi aduan beberapa ketua RW yang menilai bantuan sosial tunai (BST) tak tepat sasaran lantaran masih mengunakan DTKS lama. 

Baca juga: Penyaluran BST di Kota Bekasi Dinilai Ketua RW Ini Tak Tepat Sasaran, yang Terima Malah Warga Mampu

"Updating-nya kita selalu sampaikan gitu loh, termasuk data tambahan dan lain sebagainya," kata Tri saat dikonfirmasi, Sabtu (24/7/2021).

Permasalahan pembaharuan DTKS, sambung Tri, tak hanya terjadi di Kota Bekasi, melainkan juga di wilayah lain yang juga menghadapi persoalan serupa.

Alhasil, banyak masyarakat yang telah meninggal dunia atau tak berdomosili di tempat tersebut, kembali mendapatkan BST pada periode Mei-Juni dengan dana total sebesar Rp 600.000 setiap KPM.

"Kalau soal data, itu kan masalahnya, ini kan datanya masih data kementerian, dan ini saya kira masalahnya bukan di Kota Bekasi saja,” ujarnya.

“Hampir di semua wilayah Indonesia, mempunyai persoalan yang sama, data yang masuk tuh selalu data-data yang lama, padahal sudah kami sampaikan yang baru," tuturnya.

Baca juga: Terima Aduan Dugaan Pungli BST, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Bakal Investigasi

Sebelumnya, Ketua RW 03 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Wahyudi, mengatakan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di wilayahnya cenderung tak tepat sasaran.

"Ya bisa dibilang belum tepat sasaran. Saat ini aja datanya data lama, yang keluar malah namanya itu-itu saja. Yang berhak nerima malah enggak ada namanya," katanya kepada wartakota di lokasi, Jumat (23/07/2021).

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah memperbarui data terkait siapa saja yang berhak untuk menerima BST dalam rangkan bantuan PPKM Darurat.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak RT setempat. Namun menurutnya, data-data yang dipakai masih saja yang lama dan tak tepat sasaran.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved